Search

Usai LSP Ditangkap, Serangan ke Pemerintah Menurun Drastis

Jakarta, keadilan.co.id, – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengklaim serangan terhadap pemerintah menurun drastis setelah penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Klaim itu disampaikan Syahganda dalam program One on One tvOne.

Menurut Syahganda, penurunan serangan mulai terasa setelah Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal dan menetapkan tiga anggota kepolisian sebagai tersangka. Salah satu tersangka berinisial LSP, yang identik dengan Listyo Sigit Prabowo.

Pengungkapan itu, kata Syahganda, mengubah arah percakapan publik dari serangan politik menjadi dukungan terhadap penegakan hukum. "Ketika penangkapan terhadap LSP dilakukan, serangan terhadap pemerintah mengalami penurunan," ujar Syahganda dalam wawancara tersebut.

Ia menilai masyarakat mulai melihat pemerintah bersungguh-sungguh menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk kepada perwira tinggi yang sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan.

Syahganda juga mengaitkan penurunan serangan itu dengan naiknya persetujuan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut persetujuan publik terhadap Presiden naik dari 53 persen menjadi 63 persen.

Kenaikan itu, menurut Syahganda, lebih dipengaruhi penangkapan dalam kasus dugaan makar ketimbang faktor pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, Syahganda menegaskan angka tersebut merupakan hasil pembacaan pemerintah terhadap dinamika publik, bukan vonis final soal kondisi politik nasional. Ia meminta semua pihak menunggu perkembangan resmi dari lembaga survei dan proses hukum yang masih berjalan.

Kasus dugaan penyadapan ini diungkap Polri pada Selasa, 3 November 2026. Polri menyebut sasaran dugaan penyadapan meliputi Presiden Prabowo, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan.

Penyadapan diduga dilakukan tanpa prosedur, disertai penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah pejabat negara.

Syahganda menilai kasus ini nggak bisa dilepaskan dari isu loyalitas di lingkaran kekuasaan. Ia menyebut Presiden Prabowo sempat mempertimbangkan pergantian Kapolri sebelum kasus mencuat, tetapi akhirnya tetap mempertahankan Listyo Sigit Prabowo.

Karena itu, dugaan penyadapan yang kemudian terungkap dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan Presiden.

Dalam wawancara yang sama, Syahganda juga menyinggung mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Menurut dia, pengunduran diri Gibran nggak mengganggu stabilitas pemerintahan.

Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kini menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut sesuai mekanisme konstitusi, termasuk tenggat 60 hari untuk pengisian Wapres definitif.

Syahganda juga menegaskan komitmen pemerintah bahwa nggak ada pihak yang kebal hukum. Ia mengajak masyarakat menjaga persatuan dan mendukung Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan. Presiden, kata Syahganda, kini menelusuri pihak yang diduga menggunakan hasil sadapan tersebut.

Di sisi lain, Bakom meminta publik nggak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi soal pihak lain yang diduga terlibat. Pemerintah memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan dan perkembangan resminya akan disampaikan begitu ada informasi yang dapat dibuka ke publik.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...