Jakarta, keadilan.co.id, – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengklaim serangan terhadap pemerintah menurun drastis setelah penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Klaim itu disampaikan Syahganda dalam program One on One tvOne.
Menurut Syahganda, penurunan serangan mulai
terasa setelah Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal dan
menetapkan tiga anggota kepolisian sebagai tersangka. Salah satu tersangka
berinisial LSP, yang identik dengan Listyo Sigit Prabowo.
Pengungkapan itu, kata Syahganda, mengubah
arah percakapan publik dari serangan politik menjadi dukungan terhadap
penegakan hukum. "Ketika penangkapan terhadap LSP dilakukan, serangan
terhadap pemerintah mengalami penurunan," ujar Syahganda dalam wawancara
tersebut.
Ia menilai masyarakat mulai melihat
pemerintah bersungguh-sungguh menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk
kepada perwira tinggi yang sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan.
Syahganda juga mengaitkan penurunan serangan
itu dengan naiknya persetujuan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia
menyebut persetujuan publik terhadap Presiden naik dari 53 persen menjadi 63
persen.
Kenaikan itu, menurut Syahganda, lebih dipengaruhi penangkapan dalam kasus dugaan makar ketimbang faktor pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, Syahganda menegaskan angka
tersebut merupakan hasil pembacaan pemerintah terhadap dinamika publik, bukan
vonis final soal kondisi politik nasional. Ia meminta semua pihak menunggu
perkembangan resmi dari lembaga survei dan proses hukum yang masih berjalan.
Kasus dugaan penyadapan ini diungkap Polri
pada Selasa, 3 November 2026. Polri menyebut sasaran dugaan penyadapan meliputi
Presiden Prabowo, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga
wartawan.
Penyadapan diduga dilakukan tanpa prosedur,
disertai penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap nomor telepon
Presiden serta sejumlah pejabat negara.
Syahganda menilai kasus ini nggak bisa
dilepaskan dari isu loyalitas di lingkaran kekuasaan. Ia menyebut Presiden
Prabowo sempat mempertimbangkan pergantian Kapolri sebelum kasus mencuat,
tetapi akhirnya tetap mempertahankan Listyo Sigit Prabowo.
Karena itu, dugaan penyadapan yang kemudian
terungkap dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan Presiden.
Dalam wawancara yang sama, Syahganda juga
menyinggung mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut dia, pengunduran diri Gibran nggak mengganggu stabilitas pemerintahan.
Gibran telah menyerahkan surat pengunduran
diri kepada Presiden Prabowo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR kini menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut sesuai mekanisme
konstitusi, termasuk tenggat 60 hari untuk pengisian Wapres definitif.
Syahganda juga menegaskan komitmen pemerintah
bahwa nggak ada pihak yang kebal hukum. Ia mengajak masyarakat menjaga
persatuan dan mendukung Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan. Presiden, kata
Syahganda, kini menelusuri pihak yang diduga menggunakan hasil sadapan
tersebut.
Di sisi lain, Bakom meminta publik nggak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi soal pihak lain yang diduga terlibat. Pemerintah memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan dan perkembangan resminya akan disampaikan begitu ada informasi yang dapat dibuka ke publik.
.png)
AMH
0 Komentar