Search

Skandal Korupsi Kuwu Gombang Temuan LHP 2 Miliar, Kejari Cirebon didesak Forkomades untuk usut tuntas

Foto: Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa (FORKOMADES) Gombang di Kejaksaan Negeri Cirebon
Cirebon, keadilan.co.id, - Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa (FORKOMADES) temui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Bpk. Dr. Benny Kurniawan Fitrianto, S.H., M.H., pada Selasa (27/10/2026). Mereka nanyain progres tindak lanjut dan mendesak Kejaksaan Negeri Cirebon buat mengusut tuntas Skandal Korupsi Kuwu Gombang atas temuan LHP 2 miliar yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Ketua Forkomades Asep Maulana Hasanudin, kepada wartawan mengatakan "ini penting banget bagi masyarakat buat ngawasin proses hukum ini, agar transparansi tata kelola anggaran publik nggak diacak-acak oleh oknum-oknum pejabat." ujarnya. 

Menurutnya "langkah ini tuh jadi kelanjutan dari laporan awal bernomor 01/LAP-KKN/FKMPD/2025 tertanggal 29 Agustus 2025, serta mengawal putusan Komisi Informasi Daerah (KID) Nomor: 004/KI.Kab.Crb/IV/2026 tertanggal 16 April 2026, Perihal: Tanggapan atas Laporan Pengaduan Pengabaian Amar Putusan KID Nomor: 008/XII/KID.KC-PS-A/2021." kata Asep melanjutkan.

Nggak hanya itu, Asep membeberkan kepada wartawan, bahwa kedatangan mereka juga sebagai bentuk tindak lanjut atas fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
  1. surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Cirebon Nomor B-1377/M.2.29/Dek.1/04/2026 tertanggal 6 April 2026, dan B-2198/M.2.29/Dek.1/06/2026 tertanggal 2 Juni 2026.
  2. 7 April 2026 pelimpahan dokumen LHP/LHAI ke Bupati Cirebon dan ke Kejaksaan Negeri Cirebon, yang isinya temuan korupsi yang dilakukan oleh Kuwu Gombang, 6 poin kesimpulan, dan rekomendasi tindak lanjut. 
  3. sejak tanggal 16 April 2026, 17 April 2026, 23 April 2026, isi dokumen rahasia (LHP/LHAI) telah dibocorkan oleh pihak yang diduga menerima suap dari Kuwu Gombang (antara oknum Inspektorat atau oknum DPMD) sehingga terjadilah pengembalian sejumlah uang Rp.530 juta secara melawan hukum/ilegal.
  4. 19 mei 2026 penjatuhan sanksi tertulis dari Bupati Cirebon melalui (disposisi) DPMD berupa perintah untuk segera menindaklanjuti 8 poin kewajiban berbatas waktu 60 Hari kalender sejak 19 mei hingga 18 Juli 2026, namun dari 8 poin kewajiban, per 26 Oktober 2026, tidak ada satu pun yang dikerjakan.
  5. Risalah audiensi tanggal 7 Agustus 2026 di kantor DPMD Kab. Cirebon, antara Sdr. Karsiya, S.IP. dan Sdr. Wawan. P (Tim Inspektorat Kab. Cirebon), Kepala DPMD Sdr. Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si., yang diwakili oleh Sekretaris DPMD Sdr. Yayan Sunarya, S.H, dan belasan warga desa Gombang.
  6. per tanggal 8 Juli 2026 menurut Sdr. Karsiya, S.IP. (Pejabat Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan) telah diterbitkan Berita Acara (BA) Penyelesaian Tindak Lanjut karena Kuwu Gombang dianggap telah memenuhi 8 Poin Kewajiban walaupun belum menerima lembar pengesahan musdesus APBDes Perubahan.
  7. 8 Agustus 2026 pertemuan forkomades dengan 8 Anggota BPD di Kantor BPD Desa Gombang yang membantah adanya MUSDESUS maupun MUSDES yang secara khusus membahas APBDes perubahan atas uang SILPA sebagai tindak lanjut sanksi tertulis rekomendasi LHP. Bantahan disampaikan langsung oleh Sdr. Pahrudin (Ketua BPD) dan Sdr. Alif Rusmana (Wakil Ketua BPD), hanya ada Rapat Koordinasi yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2026 dengan telah terpampang baner MUSDES.
  8. 18 Agustus 2026 kirim surat permohonan perkembangan tindak lanjut ke Kejari Cirebon Nomor 05/PSP2TLP/FKMPD/2026.
  9. 7 September 2026 Kasubsi Pidsus Kejari Cirebon Ibu Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma Devi, S.H., meminta waktu 14 Hari kalender buat memberi jawaban resmi secara lisan maupun tertulis.
  10. 21 September 2026 Ibu Denia Novianti, S.H., Kasubsi Pidsus yang baru dilantik menggantikan Ibu Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma Devi, S.H., berjanji akan mempelajari kembali konstruksi hukum kasus dan menyampaikan perkembangan perkara melalui staf Pidsus, Sdr. Bagas.
  11. 12 Oktober 2026 kirim surat susulan permohonan perkembangan tindak lanjut ke Kejari Cirebon Nomor 06/P-SP2TLP/FKMPD/2026.

Hasil Pertemuan 27 Oktober 2026, Forkomades dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Bpk. Dr. Benny Kurniawan Fitrianto,  S.H., M.H.

Kasi Pidsus Kejari Cirebon, pada mulanya ngejelasin bahwa Laporan Forkomades diselesaikan di tingkat Inspektorat sebagai perwujudan dari prinsip mengutamakan pranata administrasi, dan pranata pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir).

Namun menurut keterangan Asep, setelah dicecar beberapa pertanyaan dan penjelasan oleh Forkomades, Kasi Pidsus mengaku belum tau kalau Jaksa Pidsus sudah terima dokumen LHP dari Inspektorat, apalagi membacanya maupun menelitinya, sehingga tidak menguasai apa saja temuan-temuan Irbansus, 6 poin kesimpulan Irbansus dan sejumlah rekomendasi Irbansus terkait tindak lanjut LHP. Dirinya beralasan karena belum mendapat laporan dari bawahan.

Kasi Pidsus kemudian berjanji akan melaporan hal ini kepada pimpinan (Kajari) dan meminta petunjuk untuk menentukan sikap dan langkah lanjutan serta akan memberitahukan hasilnya secara resmi tertulis kepada Forkomades.

Desakan Bawa Kasus Korupsi Kuwu Gombang ke Pengadilan TIPIKOR

Forkomades menuntut hak transparansi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan PP No. 43 Tahun 2018. Mereka menegaskan agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menjaga tegaknya supremasi hukum tanpa kompromi. 

Publik mendesak Kejari Cirebon untuk nggak melokalisasi perkara ini sebagai pelanggaran administratif belaka dan segera melimpahkan berkas laporan Korupsi Kuwu Gombang ke Pengadilan TIPIKOR.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...