Search

Heboh Putusan MA No. 742K TUN/2026 Ijazah Gibran Dinyatakan Batal Demi Hukum, Jabatan Wapres Auto Kosong?

Foto Ilustrasi: Putusan MA No. 742K TUN/2026 Ijazah Gibran Dinyatakan Batal Demi Hukum
Jakarta, keadilan.co.id, - Literally lagi rame banget nih sob. Dunia hukum tata negara Indonesia lagi di-shake sama satu putusan yang super strategis, yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 742K TUN/2026. 

Which is, putusan kasasi ini ngebatalin Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang selama ini dipake Gibran Rakabuming Raka buat memenuhi syarat pendidikan pas nyalon Wali Kota Solo 2019 dan Cawapres di Pilpres 2024.

Jadi ceritanya, gugatan ini di-start sama Subhan Palal di PTUN. Di tingkat pertama, gugatannya ditolak, bahkan sidangnya sempat chaos karena tim penggugat walkout. Lanjut ke PTTUN, hasilnya tetep dikuatin penolakannya.

Nggak nyerah, Subhan Palal gas kasasi ke MA di Januari 2026. And here’s the plot twist: MA sebagai judex juris (yang ngecek penerapan hukumnya, bukan fakta sidangnya) menemukan kalo PTUN dan PTTUN salah menerapkan hukum soal legal standing. Alhasil, kasasinya dikabulin full.

Amarnya clear, Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah No. 914/... dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tuntutan Hukum Pemohon

Amar Putusan Akhir Mahkamah Agung (No. 742K TUN/2026)

Permohonan Kasasi

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Subhan Palal) untuk seluruhnya

Keabsahan Surat Keterangan

Menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Nomor 914/... tidak sah dan batal demi hukum

Tindakan Hukum Tergugat

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Nomor 914/... dari pemegang (Gibran Rakabuming Raka)

Pembebanan Biaya Perkara

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi


Kenapa Putusan Ini Ngikat Semua Orang?

Menurut pakar HTN, Prof. Juanda dari Universitas Esa Unggul, ini bedanya yang bikin case ini beda level. Kalo putusan perdata itu cuma ngikat yang berantem doang (inter partes), putusan TUN yang ngebatalin KTUN itu sifatnya erga omnes, alias ngikat semua orang, semua lembaga negara, dari Presiden, DPR, sampai KPU wajib tunduk. 

Ini tuh pengejawantahan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. So, mau suka atau nggak suka, putusannya harus dihormati.

UU Pemilu vs PKPU, Siapa yang Lebih Superior?

Nah, ini core of the drama-nya. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r bilang secara rigid, syarat Capres/Cawapres itu minimal SLTA/sederajat. Pasal 227 juga bilang surat keterangan lain cuma boleh kalo ijazah asli rusak/hilang, bukan surat penyetaraan.

Tapi PKPU Pasal 18 Ayat 3 ngasih pengecualian, lulusan luar negeri nggak wajib nunjukin ijazah SMA kalo udah punya ijazah S1/S2/S3.

Di sini lah clash-nya terjadi. Tim Penggugat + Prof. Juanda bilang "No debat, UU lebih tinggi." PKPU sebagai aturan di bawahnya nggak boleh ngurangin syarat yang udah diatur UU. Berlaku asas lex superior derogat legi inferiori.

Pihak Terkait (Andi Azwan - Militan Gibran 08) Argumennya, “ini kan konteks lulusan luar negeri, jadi tunduk ke PKPU. Lagian udah ada S1 plus sertifikasi A-Level/Advance Diploma yang secara kurikulum setara kelas 3 SMA.”

Karena MA udah ngebatalin suratnya, klaim pengecualian PKPU ini auto gugur secara teori. 

Guna memberikan pemetaan menyeluruh atas perdebatan hukum yang berlangsung, berikut adalah matriks perbandingan posisi yuridis dari masing-masing pemangku kepentingan:

Pemangku Kepentingan / Perspektif Hukum

Argumen Hukum Utama & Dasar Hukum

Solusi & Output Hukum yang Diusulkan

Penggugat (Subhan Palal)

• Judex facti PTUN/PTTUN melakukan kesalahan penerapan hukum (foutieve rechtstoepassing).

• Pembatalan KTUN menghapus seluruh akibat hukum sejak awal (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2014).

• UU Pemilu tidak mengenal suket penyetaraan (Pasal 169r & 227 UU No. 7/2017).

• Declaraksi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

• Presiden bersurat ke MPR untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945).

Ahli Hukum Tata Negara (Prof. Juanda - Univ. Esa Unggul)

• Putusan MA bersifat erga omnes & mengikat umum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945).

• Berlaku doktrin restitutio in integrum & teori derogat empiri / lex superior derogat legi inferiori (UU No. 7/2017 mengalahkan PKPU).

• Putusan TUN tidak otomatis mengosongkan jabatan publik.

• Pihak Terkait mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengajukan novum fisik ijazah asli/A-Level ke MA.

• DPR mengoperasionalkan fungsi pengawasan via Hak Angket / Hak Menyatakan Pendapat (Pasal 7A & 7B UUD 1945).

Pihak Terkait / Relawan & Kuasa Hukum (Andi Azwan - Militan Gibran 08 & Muhammad Ruliandi)

• Lulusan luar negeri dikecualikan dari kewajiban ijazah SMA jika memiliki ijazah perguruan tinggi (Pasal 18 Ayat 3 PKPU No. 18).

• Memiliki sertifikasi A-Level / Advance Diploma setara kelas 3 SMA.

• Rezim Pemilu bersifat final and binding di Mahkamah Konstitusi.

• Jabatan Wakil Presiden tetap sah dan memiliki legalitas penuh.

• Menguasakan langkah hukum formal sepenuhnya kepada Tim Kuasa Hukum (Muhammad Ruliandi) untuk menguji fisik putusan MA.

• Menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.


Efek Domino Restitutio in Integrum, Dianggap Nggak Pernah Ada

Begitu dinyatakan batal demi hukum, yang kepake adalah Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2014. Konsepnya restitutio in integrum, balik ke posisi awal, kayak nggak pernah ada. Artinya:
  1. Batalnya itu ab initio, mundur ke 2019 pas dokumen itu diterbitin, bukan cuma ke depan.
  2. Hak buat pake dokumen itu auto gugur.
  3. Semua manfaat administrasi dari dokumen itu, termasuk pemenuhan syarat Pilwali dan Pilpres, secara hukum administrasi dianggap gugur.

Ini yang bikin paradox hukum, MK udah mutusin hasil Pilpres itu final and binding, eh MA belakangan ngebatalin dokumen pra-syaratnya secara retrospektif. Jadi ada qualitative defect yang nempel.

Terus Jabatan Wapres Auto Kosong? Eits, Nggak Sesimpel Itu

Banyak yang mikir, kalo dokumennya batal, berarti jabatannya kosong dan Presiden bisa langsung tunjuk 2 calon baru ke MPR via Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Subhan Palal bahkan udah kirim surat resmi soal ini. 

Tapi Prof. Juanda bilang: “Big No.” Peradilan TUN cuma nguji dokumennya, bukan nyabut jabatannya secara ipso facto. 

Kalo langsung dianggap kosong tanpa prosedur, tata negara kita bakal kacau sobat. Jalur yang konstitusional itu lewat DPR RI:
  1. Hak Angket. Buat investigasi menyeluruh soal kualifikasi ini.
  2. Hak Menyatakan Pendapat + Pasal 7A & 7B UUD 1945. Kalo emang terbukti cacat, baru bisa lanjut ke proses impeachment di MK dan MPR, atau dorong pengunduran diri secara etis.

Satu-satunya Jalan Tinggal PK + Novum

Putusan kasasi MA itu udah mentok buat upaya biasa. One and only way buat pihak terkait adalah Peninjauan Kembali (PK).

Kuncinya ada di Novum alias bukti baru. Tim kuasa hukum resmi yang dipimpin Muhammad Ruliandi harus ngajuin ijazah fisik asli (S1, A-Level, dll) yang belum pernah jadi bukti formal di PTUN, PTTUN, atau MK sebelumnya.

Prof. Juanda nge-remind, pamer ijazah di depan media pas konferensi pers itu cuma punya nilai sosial-politik, nggak punya nilai hukum. Harus diuji di tempat yang bener, yaitu di ruang sidang PK MA.

Gimana menurut kamu nih sob? Apakah putusan erga omnes ini bakal beneran nge-trigger Hak Angket DPR atau bakal mentok di PK aja?

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...