Daftar Isi:
Jakarta, keadilan.co.id, - Penyidikan skandal peretasan dan penyadapan pejabat negara nyatanya langsung memasuki babak baru yang makin panas. Penetapan status hukum perwira tinggi baru di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis malam, 5 November 2026, bikin eskalasi penegakan hukum di internal kepolisian kian bergolak.
Kabar mengenai Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Bertambah disampaikan secara resmi oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri setelah melalui prosedur gelar perkara.
Penyidik mengonfirmasi bahwa Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) terbukti ngasih izin sekaligus ngasih perintah penghapusan file hasil peretasan ilegal. Langkah tegas institusi kepolisian ini penting banget bikin pemicu pembuka kotak pandora di tubuh Polri.
Publik kini menyoroti detail peran spesifik sang jenderal senior dalam memimpin skenario penghilangan barang bukti peretasan tersebut.
Peran Irjen Pol Slamet Uliandi dalam Perintah Penghapusan File Sadap
Tindakan dan posisi Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) jadi kunci utama yang membongkar skenario pemusnahan barang bukti peretasan. Tanpa restu dari sosok senior ini, jejak digital operasi peretasan bakal terus tersimpan rapat di sistem operasional.
SU merupakan mantan Kabagmon Bareskrim (2010–2019) yang juga menjabat Dewan Pembina MC Bareskrim, meski sejatinya udah mengalami stroke selama dua tahun terakhir.
Ketika operator junior di lapangan sempat menolak ngelakuin penghapusan log sadap pasca-pergantian Kapolri, tersangka Arisonta Nasution (ASN) langsung meminta persetujuan formal dari SU pada awal Oktober 2026 buat menghapus seluruh file.
Keputusan SU yang menyetujui perintah penghapusan tersebut ngebuktiin adanya upaya sistematis buat nutup-nutupin kejahatan peretasan dari jangkauan penyidik Bareskrim.
Perbuatan nekat ini sengaja dirancang biar penyidik nggak bisa melacak rekam jejak digital operasional mereka.
Penyidik menjerat SU dengan pasal berlapis gabungan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU ITE yang ngancam kelompok tersangka ini dengan akumulasi hukuman maksimal hingga 24 tahun penjara:
Pasal | Tindak Pidana | Ancaman Hukuman |
Pasal 332 (Ayat 1 & 2) KUHP | Akses ilegal terhadap sistem elektronik dan komputer milik orang lain | Penjara paling lama 6 tahun |
Pasal 258 (Ayat 1) KUHP | Penyadapan, perekaman, atau pembelokan transmisi elektronik non-publik | Penjara paling lama 10 tahun |
Pasal 32 (Ayat 1) UU ITE | Penghapusan, perusakan, dan penyembunyian dokumen elektronik | Penjara paling lama 8 tahun |
Meskipun status hukumnya resmi jadi tersangka, SU belum ditahan pihak Bareskrim akibat kondisi kesehatannya pasca-stroke. Penetapan SU bikin jumlah tersangka resmi bertambah jadi 4 orang, menyusul Listyo Sigit Prabowo (LSP), Arisonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi Santoso (EHS).
Upaya pemusnahan file sadap oleh SU ini sejatinya kian mempertegas betapa masifnya jangkauan target operasi penyadapan yang menyasar deretan elit puncak Republik Indonesia.
Jangkauan Target Penyadapan dan Penggunaan Alat Khusus
Penyalahgunaan fasilitas intelijen negara buat kepentingan politik internal jelas jadi ancaman fatal bagi keselamatan dan kedaulatan nasional. Kerentanan stabilitas politik langsung berada di titik kritis saat perangkat pertahanan dipakai memata-matai pimpinan negara secara liar.
Jangkauan korban dari operasi penyadapan ilegal ini menyasar figur-figur vital, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, ketua umum parpol, elit politik, media massa, LSM, Ormas, hingga jenderal-jenderal senior yang dianggap di luar faksi kelompok mereka.
Penyidik menemukan bukti penggunaan perangkat teknologi canggih seperti Pegasus dan Predator yang dioperasikan tanpa prosedur resmi maupun izin pengadilan. Perangkat sadap buatan luar negeri ini dikendalikan secara gelap dari rumah dinas di Widya Candra serta kediaman pribadi oknum perwira tinggi.
Sejumlah elit politik nasional ngasih respons keras terkait pembongkaran skandal penyadapan liar dari ordal kepolisian ini:
- Sekjen PDIP Hasto Kristianto: Ngasih penegasan kalau tindakan ini jadi bentuk kejahatan luar biasa, pelanggaran HAM serius, sekaligus aksi makar yang nggak boleh ditolerir sama sekali.
- Sekjen Gerindra Sugiono: Negasin kalau aksi penyadapan dari ordal ini tuh bentuk pembangkangan atau subordinasi nyata terhadap Presiden sebagai kepala negara.
- Herzaki Mahendra (Partai Demokrat): Ngasih apresiasi tinggi atas keberanian Polri dan mendesak kasus diusut terang benderang biar kepercayaan publik kembali pulih total.
Terkuaknya jaringan target dan alat khusus ini langsung bikin pimpinan baru Mabes Polri mengambil tindakan tegas berupa gelombang pembersihan skala besar di tubuh kepolisian.
Gelombang Bersih-Bersih Mabes Polri dan Analisis Indikasi Makar
Langkah resafel kilat dan konsolidasi kepemimpinan Polri pegang peranan krusial buat mengamankan stabilitas nasional dari manuver politik praktis. Ketegasan institusi bikin sinyal kuat kalau Polri nggak bakal ngasih ruang bagi oknum pembangkang.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bergerak agresif ngelakuin pembersihan internal atas perintah langsung Presiden Prabowo buat "bersihkan polisi kotor".
Pembersihan ini dieksekusi bertahap mulai dari gelombang 2 Oktober (88 perwira), 10 Oktober (190 lebih perwira), hingga awal November (264 perwira), yang secara total melibas lebih dari 500 personel bermasalah terafiliasi faksi lama.
Dukungan moral atas tindakan bersih-bersih ini bikin area Mabes Polri dibanjiri karangan bunga dari masyarakat dan purnawirawan Polri. Fenomena apresiasi ini menandai kembalinya kepercayaan publik terhadap marwah institusi kepolisian yang sempat ternoda.
Di sisi lain, analisis intelijen dan pemeriksaan BAP ngebuka indikasi kuat terjadinya pola "kudeta merangkak". Aliran produk final penyadapan yang bermuara ke Solo mengarah pada skenario pelengseran politik melalui penggiringan wacana pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 tahun.
Skenario makar ini diduga dirancang matang memanfaatkan aksi demo buruh besar-besaran 20 Oktober di Jakarta, di mana situasi krisis bakal dikondisikan biar Wakil Presiden Gibran mengambil alih kendali politik.
Skenario tersebut berjalan paralel dengan pergerakan hukum di MA dan MK terkait keabsahan berkas kepemimpinan nasional.
Eskalasi temuan indikasi makar yang sangat mengancam kedaulatan ini lantas mendorong Tim Khusus Bareskrim buat memperketat prosedur hukum formal secara teknis dan terukur.
Prosedur Penyidikan dan Langkah Hukum Selanjutnya
Komitmen transparansi penuh terus ditunjukkan Polri dalam menuntaskan skandal hukum paling krusial di tanah air ini. Penyidik memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan objektif, terbuka, dan akuntabel sesuai koridor hukum berlaku.
Tim Khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim telah mendalami keterangan 13 orang saksi internal kepolisian dan 5 orang ahli. Kehadiran 13 saksi dari jajaran internal ini ngebuktiin kalau kekuatan nurani di tubuh Polri masih bekerja buat mendobrak tindak kejahatan penyadapan.
.png)
AMH
0 Komentar