Daftar Isi:
Jakarta, keadilan.co.id, - Bareskrim Polri resmi menetapkan 3 jenderal polisi sebagai tersangka skandal Akses iIlegal dan Penyadapan Presiden Prabowo Subianto, pejabat tinggi negara, pimpinan partai politik, sampai media massa.
Para tersangka utama dalam skandal ini yaitu mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Arisonta Nasution (ASN), dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). Laporan resmi terkait kejahatan luar biasa ini resmi dilaporin pada 30 Oktober 2026 lalu setelah rangkaian penyelidikan internal yang intensif.
Dalam penanganan kasus ini, penyidik Bareskrim juga ngelakuin pemeriksaan intensif terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) yang ketangkep basah ada di lokasi penggerebekan dan diperiksa sebagai saksi kunci.
Pengungkapan skandal ini langsung ngeguncang peta politik nasional karena ngelibatin oknum perwira tinggi yang ngegunain perangkat intersepsi negara secara ilegal tanpa surat izin penyidikan.
Tindakan ini mengarah pada indikasi kuat tindakan makar yang ngebahayain keselamatan kepala negara dan stabilitas nasional. Kronologi lengkap penggerebekan operasi senyap ini ngebuka tabir bagaimana jaringan bayangan ini akhirnya ketahuan.
Kronologi Operasi Senyap, dari Mabes Polri hingga ke Rumah Dinas
Pergeseran fungsi alat sadap canggih milik negara dari Mabes Polri ke rumah dinas pribadi ngebuktiin adanya dinamika "negara dalam negara" yang dijalanin oleh oknum elit kepolisian.
Penggunaan perangkat intersepsi bernilai triliunan rupiah di luar markas resmi ngebuka kenyataan bahwasanya ini bukan lagi tugas penegakan hukum biasa, melainkan operasi bayangan kelompok tertentu.
Rekam jejak Irjen Arisonta Nasution makin memperkuat indikasi tersebut, di mana dirinya sempat diusulin oleh Listyo Sigit Prabowo buat jadi ajudan resmi Presiden Prabowo tetapi ditolak langsung oleh Presiden karena kecurigaan adanya upaya penyusupan dan mata-mata internal.
Analis politik dan militer Dr. Selamat Ginting dan juga Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin ngejelasin deteksi awal terbongkarnya operasi senyap ini. Perangkat radar pantau internal Mabes Polri mendeteksi adanya sinyal alat sadap aktif yang bekerja secara nggak sah di luar jalur komando resmi.
1. Operasi Tangkap Tangan & Penggerebekan
Tim Divisi Propam bareng Brimob ngelakuin penggerebekan dini hari sekitar pukul 02.00 WIB pada awal November 2026 di komplek Widya Candra serta rumah dinas perwira tinggi lainnya.
Di lokasi penggerebekan, tim nemuin server aktif, perangkat IT, serta operator yang sedang ngejalanin penyadapan secara langsung, tempat Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) juga diamankan buat diperiksa sebagai saksi kunci.
2. Perintah Pemusnahan Barang Bukti
Saat penggerebekan terjadi, figur pucuk pimpinan sempat ngasih perintah biar seluruh bukti digital dan perangkat IT segera dihapus dan dimusnahin. Perintah tersebut ditolak keras oleh operator lapangan berpangkat AKP karena nggak mau terlibat dalam tindak pidana perusakan barang bukti.
3. Penahanan Para Perwira
Para perwira tinggi yang terjaring, termasuk Irjen Arisonta Nasution yang sempat ngelawan saat diamankan, langsung diborgol dan diserahin ke Mako Brimob Kelapa Dua serta Bareskrim Polri.
Penangkapan fisik ini ngungkapin bahwasanya jaringan tersebut ngegunain perangkat negara secara serampangan sejak rentang tahun 2025 sampai 2026. Temuan ini langsung disalurin ke tingkat pimpinan nasional dan ngarah pada jeratan hukum yang jauh lebih berat.
Jeratan Pasal Berlapis dan Indikasi Makar Bikin Istana Marah Besar
Penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang sedang menjabat bikin Istana ngerasain ancaman eksistensial terhadap stabilitas nasional. Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Yusril Ihza Mahendra, bareng Plt Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana negasin kalau Presiden Prabowo marah besar dan kecewa berat atas pengkhianatan ini.
Pemerintah ngeliat aksi ini bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan indikasi "kudeta merangkak" yang dirancang buat ngelumpuhin pemerintahan sah dari dalam.
Tindakan oknum aparat penegak hukum ini dianggap ngehalalin segala cara dengan ngelanggar hak asasi serta aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal UU | Content & Offense | Ancaman Hukuman |
Pasal 258 KUHP Baru (UU 1/2023) | Intersepsi / penyadapan ilegal transmisi elektronik non-publik | Maksimal 10 Tahun Penjara |
Pasal 332 KUHP Baru | Akses ilegal sistem elektronik milik orang lain atau milik negara | Maksimal 6 Tahun Penjara |
Pasal 32 UU ITE | Perusakan, pengubahan, dan penghapusan informasi / bukti elektronik | Maksimal 8 Tahun Penjara |
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis bilang bahwasanya skandal ini mirip skenario "Jakarta Gate" atau skandal Watergate di Amerika Serikat yang dirancang dari dalam ring satu kekuasaan.
Sementara itu, analis kajian intelijen Ridwan Habib ngejelasin bahwasanya motif intelijen ilegal ini bisa dibaca lewat model M.I.C.E. (Money, Ideology, Coercion, Ego), di mana faktor pemaksaan (coercion) melalui doxing data pribadi dan dorongan ego politik jadi alasan mendasar para pelaku.
Pelanggaran pasal berlapis ini bikin jelas bahwasanya Istana nggak bakal ngasih toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut. Langkah ini sekaligus ngebuka mekanisme teknis alat triliunan rupiah yang disalahgunain para tersangka.
LIMS dan Alat Sadap Triliunan, Bagaimana Akses Ilegal Ini Bekerja?
Peralatan intersepsi kelas militer bernilai triliunan rupiah yang dibeli pake uang rakyat ternyata disalahgunain oleh oknum pejabat internal secara serampangan.
Perangkat canggih seperti Lawful Interception Management System (LIMS), Pegasus, hingga Predator yang seharusnya digunain buat penanggulangan terorisme dan narkoba justru disimpangkan.
Secara teknis, sistem LIMS ini bekerja mencegat panggilan GSM biasa, SMS, dan metadata komunikasi non-enkripsi secara otomatis.
Celah ini terbuka lebar karena kebutuhan komunikasi kerja yang serba cepat ngedorong para pejabat dan menteri pake jalur telepon seluler biasa atau WhatsApp di ponsel pribadi, ketimbang ponsel kripto BSSN yang punya jeda enkripsi 20-30 detik dan nggak bisa menjalankan aplikasi pesan komersial.
1. Target Penyadapan
Penyadapan ilegal ini ngarahin sasaran ke nomor ponsel pribadi Presiden Prabowo, menteri kabinet, pimpinan partai politik (seperti SBY, Megawati, dan JK), LSM, hingga media massa.
2. Mencopot Jabatan KSP
Presiden Prabowo ngambil langkah tegas dengan ngeluarin keputusan administratif buat mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan ngangkat Letnan Jenderal Ario Windutumo sebagai penggantinya.
3. Pembersihan Internal
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ngelakuin pembersihan internal dengan cara memutasi dan merotasi terhadap 88 hingga 264 perwira (proses "desigitisasi") biar ngebongkar seluruh jaringan lama.
Tindakan cepat ini ngasih kepastian bahwasanya konsolidasi internal kepolisian sedang berjalan masif biar bisa ngebentengin negara dari ancaman infiltrasi lanjutan. Pembersihan total ini diimbangi dengan perbaikan struktur organisasi yang jauh lebih luas.
Langkah Tegas Istana dan Pembersihan Total di Tubuh Polri
Krisis penyadapan ini jadi momen penting banget buat nerapin reformasi institusional total serta ngembaliin prinsip meritokrasi di tubuh kepolisian.
Penegakan hukum yang obyektif disandarin pada scientific evidence biar bisa ngebuka seluruh perbuatan para pelaku secara terang benderang di hadapan publik.
Peristiwa ini ngedorong desakan publik biar ngelumpuhin praktik dinasti politik dan ngelakuin evaluasi menyeluruh terhadap lembaga pengawas seperti Kompolnas serta Komisi III DPR.
Kasus ini juga bikin jelas dibutuhinnya perancangan undang-undang baru seperti RUU Spionase dan RUU Keamanan serta Ketahanan Siber biar bisa ngebentengin kedaulatan informasi negara di masa depan.
Pemerintah ngejalanin tiga jalur penanganan bersamaan, yaitu proses pidana oleh Tipidsiber Bareskrim Polri, penegakan kode etik oleh Divisi Propam yang diawasi Irwasum Polri, serta tindakan administratif dari Presiden.
Dalam pada itu, Bakom RI dan Mabes Polri ngasih jaminan resmi bahwasanya pelayanan publik di kepolisian tetap berjalan 100% dan kondisi keamanan nasional di seluruh Indonesia berada dalam keadaan terkendali dengan baik.
Proses hukum transparan yang sedang berjalan ini ngebuktiin komitmen tegas negara dalam ngejaga marwah kepemimpinan nasional dan menindak tegas setiap bentuk pengkhianatan institusional demi tegaknya hukum di Indonesia.
.png)
AMH
0 Komentar