Search

Rapat Kerja Komisi III DPR Berlanjut! Soroti Tindakan Terhadap Tersangka Illegal Interception

Jakarta, keadilan.co.id, - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja Komisi III DPR khusus bareng Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto di Jakarta buat membongkar skandal Illegal Interception yang menyasar Presiden Prabowo Subianto beserta ribuan tokoh bangsa. 

Rapat kerja ini digelar biar pengusutan kasus penyelewengan kewenangan di tubuh kepolisian bisa berjalan transparan, profesional, dan ngeraih dukungan politik penuh dari parlemen.

Kapolri ngejelasin perkembangan penyidikan secara terbuka demi membuat terang skandal besar yang nimbulin ancaman terhadap kedaulatan negara ini.

Modus Operandi 5 Tahapan dan Penggelapan Jalur Illegal Interception

Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, praktik penyadapan ilegal ini terjadi pada kurun waktu tahun 2025 sampai 2026. Praktik Illegal Interception ini dirancang lewat 5 tahapan modus operandi yang terstruktur:

  1. Perintah Penyadapan: Perintah berasal dari Jenderal LSP via SU, lalu diterusin ke EH dan AS secara lisan atau lewat grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi (LP).
  2. Provisioning: Tim Technical Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi perkara pro justitia.
  3. Pelaksanaan Penyadapan: Melalui sistem PENLinks X (PLX), petugas mendengarkan, mengekspor rekaman, dan bikin transkripsi hasil penyadapan.
  4. Pelaporan: Laporan harian dan analisis dikirim secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga nyampai ke Jenderal LSP selaku end user.
  5. Penghapusan Data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan (voice dan log) pada sistem LIMS dan PLX dihapus oleh tim TSU atas perintah AS, barengan dengan pembubaran grup WhatsApp.

Guna menyamarkan operasi gelap ini, proses provisioning dijalankan lewat dua jalur yang ngebikin aktivitas ilegal nggak terdeteksi oleh sistem pengawasan resmi:

Perbandingan Jalur Penyadapan:

  • Jalur A (Resmi): Berjalan sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Diawali surat permohonan penyidik, LP, resume analis, chart, verifikasi persetujuan berjenjang, baru TSU ngelakuin provisioning.
  • Jalur B (Atensi/Internal): Berjalan tanpa surat permohonan, sprindik, atau penetapan pengadilan. Target disampaiin secara lisan atau WA oleh Kabakmon atas perintah Jenderal LSP, lalu digunain lewat sarana teknis yang sama dengan Jalur A biar tersamarkan di antara aktivitas resmi.

Penjelasan Resmi Kapolri dan Rincian Tindakan Terhadap Tersangka

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto ngejelasin tindakan terhadap tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, beserta penghilangan dokumen elektronik ini. 

Penyidik telah memeriksa 28 saksi (24 internal Polri, 3 pihak provider telekomunikasi, 1 vendor sistem) dan 6 ahli (2 ahli IT, 4 ahli pidana), serta menyita barang bukti berupa 15 unit ponsel, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 CPU/PC/laptop, 1 modem, dan dokumen log data.

Sasaran penyadapan ini terbukti menyasar skala luas, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, menteri dan pimpinan lembaga, anggota DPR dan parpol, tokoh politik, Gubernur, Kapolda, penyidik KPK, Kejaksaan, internal Polri, Ormas, aktivis, hingga mahasiswa.

Nama Tersangka

Jabatan & Masa Tugas

Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP)

Mantan Kapolri (Periode Kejadian)

Irjen Pol Slamet Uliandi (SU)

Kadiv Tik Polri (2021-Okt 2026)

Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH)

Plt Kabagmon (5 Des 2024 - 7 Okt 2025)

Irjen Pol Ahrie Sonta (AS)

Plt Kabakmon (7 Okt 2025 - 1 Okt 2026)

Peran Utama & Masa Penahanan

Pasal yang Dipersangkakan

Bikin list target, ngasih order via WA/lisan, rangkap jabatan jadi end user, plus ngedorong timnya buat nabrak hukum. Ditahan s.d. 23 November 2026.

Pasal 258 KUHP Baru, Pasal 48 jo 32 UU ITE, Pasal 332 KUHP Baru, Pasal 20 KUHP Baru

Dewan Penasihat Monitoring Center, ngasih persetujuan penyadapan, dan menerusin laporan harian ke LSP. Ditahan di rumah sejak 11 November 2026 karena kondisi kesehatan.

Pasal 258 KUHP Baru, Pasal 48 jo 32 UU ITE, Pasal 332 KUHP Baru, Pasal 20 KUHP Baru

Ngerima perintah dari SU (asal LSP) dan ngasih persetujuan penyadapan via WA tanpa surat permohonan penyidik. Ditahan s.d. 22 November 2026.

Pasal 258 KUHP Baru, Pasal 48 jo 32 UU ITE, Pasal 332 KUHP Baru, Pasal 20 KUHP Baru

Menerusin perintah ke operator, perintahkan surveillance, perintahkan hapus data LIMS/PLX, dan bubarin grup WA. Ditahan s.d. 21 November 2026.

Pasal 258 KUHP Baru, Pasal 48 jo 32 UU ITE, Pasal 332 KUHP Baru, Pasal 20 KUHP Baru

Kapolri negasin komitmen institusi dalam menangani perkara ini secara transparan dan akuntabel tanpa pandang bulu. "Kehormatan sebuah institusi nggak dibangun dengan nutupi dugaan kesalahan, tapi dengan keberanian buat ngebuka kebenaran," kata Jenderal Suyudi Ari Seto di hadapan anggota dewan.

Sikap Keras Komisi III DPR! Tuntut Pasal Makar dan Pemecatan Oknum

Anggota Komisi III DPR RI mereaksi keras skandal penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto hingga jajaran pejabat tinggi negara. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Muhammad Rano Alfad kaget saat ngasitau bahwa anggota keluarganya ikut dijadikan target penyadapan tanpa alasan hukum yang jelas.

"Saya kaget banget, apa hubungannya keluarga saya ikut dimasukkan. Papa saya, ibu saya, adik saya. Apa mau coba kriminalisasi keluarga terus tarik ke unsur politiknya?" ujar Rano Alfad.

Beni Kabur Harman beserta pimpinan dewan lainnya negasin bahwa operasi ini nggak bisa cuma disederhanain jadi pelanggaran UU ITE biasa. 

DPR meyakini ada upaya unconstitutional succession (suksesi inkonstitusional) lewat perangkaian modus lowfare, yaitu kombinasi penyadapan, pemprofilan ilegal, doxing, pembunuhan karakter, pengkondisian media sosial, hingga pemerasan bisnis buat nimbulin kebencian publik secara luas kepada Presiden.

Parlemen juga menyoroti kejanggalan sistemik di internal Polri, seperti posisi SU yang dipertahanin selama 5 tahun di Monitoring Center meski mengalami sakit stroke, serta pemberian kenaikan pangkat luar biasa yang mencurigakan kepada kelompok ini. 

Oleh karena itu, Safaruddin dari Fraksi PDIP bersama Nasir Djamil mendesak agar penyidik nerapin Pasal Makar (Pasal 160, 191, 192, dan 193 KUHP Baru) dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, sekaligus nuntut sidang kode etik digelar minggu ini juga buat mecat para oknum dan ngebatalin kenaikan pangkat luar biasa kelompok terkait.

Langkah Lanjutan dan Dukungan Politik Total Parlemen

Komisi III DPR ngasih dukungan politik total (bahkan hingga 1000% dari Fraksi PDIP dan 999% dari Fraksi PKS) kepada Kapolri Suyudi Ari Seto buat membongkar skandal ini sampai ke akar-akarnya. 

Parlemen meminta Polri berkoordinasi bareng PPATK buat melacak aliran dana operasional, mengusut dugaan penggunaan dana pribadi tanpa anggaran dinas buat membeli perangkat sadapan non-standar, serta melacak siapa end user penerima manfaat hasil penyadapan.

Poin utama kesepakatan rapat kerja Komisi III DPR nimbulin dua keputusan tegas:

  1. Komisi III DPR mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik, serta meminta penanganan dilakukan secara profesional.
  2. Komisi III DPR negasin bahwa tindak pidana penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan bagian dari tindak pidana makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut keterlibatan pihak lain.

Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap kejahatan di tubuh kepolisian ini jadi bukti nyata bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan kedaulatan negara serta kehormatan lembaga penegak hukum nggak boleh dikorbankan demi kepentingan politik kotor.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...