Jakarta, keadilan.co.id, - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja
Komisi III DPR khusus bareng Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto di
Jakarta buat membongkar skandal Illegal Interception yang menyasar
Presiden Prabowo Subianto beserta ribuan tokoh bangsa.
Rapat kerja ini digelar biar pengusutan kasus
penyelewengan kewenangan di tubuh kepolisian bisa berjalan transparan,
profesional, dan ngeraih dukungan politik penuh dari parlemen.
Kapolri ngejelasin perkembangan penyidikan
secara terbuka demi membuat terang skandal besar yang nimbulin ancaman terhadap
kedaulatan negara ini.
Modus Operandi 5 Tahapan dan Penggelapan Jalur Illegal Interception
Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri,
praktik penyadapan ilegal ini terjadi pada kurun waktu tahun 2025 sampai 2026.
Praktik Illegal Interception ini dirancang lewat 5 tahapan modus operandi yang
terstruktur:
- Perintah
Penyadapan: Perintah
berasal dari Jenderal LSP via SU, lalu diterusin ke EH dan AS secara lisan
atau lewat grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran
Laporan Polisi (LP).
- Provisioning: Tim Technical Supporting Unit (TSU)
memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi dan
filterisasi perkara pro justitia.
- Pelaksanaan
Penyadapan: Melalui
sistem PENLinks X (PLX), petugas mendengarkan, mengekspor rekaman, dan
bikin transkripsi hasil penyadapan.
- Pelaporan: Laporan harian dan analisis dikirim
secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga nyampai ke Jenderal LSP
selaku end user.
- Penghapusan
Data: Pada Oktober
2026, data hasil penyadapan (voice dan log) pada sistem LIMS dan PLX
dihapus oleh tim TSU atas perintah AS, barengan dengan pembubaran grup
WhatsApp.
Guna menyamarkan operasi gelap ini, proses
provisioning dijalankan lewat dua jalur yang ngebikin aktivitas ilegal nggak
terdeteksi oleh sistem pengawasan resmi:
Perbandingan Jalur Penyadapan:
- Jalur A
(Resmi): Berjalan
sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Diawali surat
permohonan penyidik, LP, resume analis, chart, verifikasi persetujuan
berjenjang, baru TSU ngelakuin provisioning.
- Jalur B
(Atensi/Internal):
Berjalan tanpa surat permohonan, sprindik, atau penetapan pengadilan.
Target disampaiin secara lisan atau WA oleh Kabakmon atas perintah
Jenderal LSP, lalu digunain lewat sarana teknis yang sama dengan Jalur A
biar tersamarkan di antara aktivitas resmi.
Penjelasan Resmi Kapolri dan Rincian Tindakan Terhadap Tersangka
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto
ngejelasin tindakan terhadap tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara
penyadapan ilegal, akses ilegal, beserta penghilangan dokumen elektronik
ini.
Penyidik telah memeriksa 28 saksi (24
internal Polri, 3 pihak provider telekomunikasi, 1 vendor sistem) dan 6 ahli (2
ahli IT, 4 ahli pidana), serta menyita barang bukti berupa 15 unit ponsel, 7
flashdisk, 2 iPad, 4 CPU/PC/laptop, 1 modem, dan dokumen log data.
Sasaran penyadapan ini terbukti menyasar
skala luas, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, menteri dan pimpinan
lembaga, anggota DPR dan parpol, tokoh politik, Gubernur, Kapolda, penyidik
KPK, Kejaksaan, internal Polri, Ormas, aktivis, hingga mahasiswa.
|
Nama
Tersangka |
Jabatan
& Masa Tugas |
|
Jenderal Listyo Sigit Prabowo
(LSP) |
Mantan Kapolri (Periode Kejadian) |
|
Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) |
Kadiv Tik Polri (2021-Okt 2026) |
|
Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) |
Plt Kabagmon (5 Des 2024 - 7 Okt
2025) |
|
Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) |
Plt Kabakmon (7 Okt 2025 - 1 Okt
2026) |
|
Peran
Utama & Masa Penahanan |
Pasal
yang Dipersangkakan |
|
Bikin list target, ngasih order
via WA/lisan, rangkap jabatan jadi end user, plus ngedorong timnya buat
nabrak hukum. Ditahan s.d. 23 November 2026. |
Pasal 258 KUHP Baru, Pasal 48 jo
32 UU ITE, Pasal 332 KUHP Baru, Pasal 20 KUHP Baru |
|
Dewan Penasihat Monitoring
Center, ngasih persetujuan penyadapan, dan menerusin laporan harian ke LSP.
Ditahan di rumah sejak 11 November 2026 karena kondisi kesehatan. |
Pasal 258 KUHP Baru, Pasal 48 jo
32 UU ITE, Pasal 332 KUHP Baru, Pasal 20 KUHP Baru |
|
Ngerima perintah dari SU (asal
LSP) dan ngasih persetujuan penyadapan via WA tanpa surat permohonan
penyidik. Ditahan s.d. 22 November 2026. |
Pasal 258 KUHP Baru, Pasal 48 jo
32 UU ITE, Pasal 332 KUHP Baru, Pasal 20 KUHP Baru |
|
Menerusin perintah ke operator,
perintahkan surveillance, perintahkan hapus data LIMS/PLX, dan bubarin grup
WA. Ditahan s.d. 21 November 2026. |
Pasal 258 KUHP Baru, Pasal 48 jo
32 UU ITE, Pasal 332 KUHP Baru, Pasal 20 KUHP Baru |
Kapolri negasin komitmen institusi dalam menangani perkara ini secara transparan dan akuntabel tanpa pandang bulu. "Kehormatan sebuah institusi nggak dibangun dengan nutupi dugaan kesalahan, tapi dengan keberanian buat ngebuka kebenaran," kata Jenderal Suyudi Ari Seto di hadapan anggota dewan.
Sikap Keras Komisi III DPR! Tuntut Pasal Makar dan Pemecatan Oknum
Anggota Komisi III DPR RI mereaksi keras
skandal penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto hingga jajaran
pejabat tinggi negara.
Wakil Ketua Komisi III DPR Muhammad Rano
Alfad kaget saat ngasitau bahwa anggota keluarganya ikut dijadikan target
penyadapan tanpa alasan hukum yang jelas.
"Saya kaget banget, apa hubungannya
keluarga saya ikut dimasukkan. Papa saya, ibu saya, adik saya. Apa mau coba
kriminalisasi keluarga terus tarik ke unsur politiknya?" ujar Rano Alfad.
Beni Kabur Harman beserta pimpinan dewan
lainnya negasin bahwa operasi ini nggak bisa cuma disederhanain jadi
pelanggaran UU ITE biasa.
DPR meyakini ada upaya unconstitutional
succession (suksesi inkonstitusional) lewat perangkaian modus lowfare,
yaitu kombinasi penyadapan, pemprofilan ilegal, doxing, pembunuhan
karakter, pengkondisian media sosial, hingga pemerasan bisnis buat nimbulin
kebencian publik secara luas kepada Presiden.
Parlemen juga menyoroti kejanggalan sistemik
di internal Polri, seperti posisi SU yang dipertahanin selama 5 tahun di
Monitoring Center meski mengalami sakit stroke, serta pemberian kenaikan
pangkat luar biasa yang mencurigakan kepada kelompok ini.
Oleh karena itu, Safaruddin dari Fraksi PDIP
bersama Nasir Djamil mendesak agar penyidik nerapin Pasal Makar (Pasal 160,
191, 192, dan 193 KUHP Baru) dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati,
sekaligus nuntut sidang kode etik digelar minggu ini juga buat mecat para oknum
dan ngebatalin kenaikan pangkat luar biasa kelompok terkait.
Langkah Lanjutan dan Dukungan Politik Total Parlemen
Komisi III DPR ngasih dukungan politik total
(bahkan hingga 1000% dari Fraksi PDIP dan 999% dari Fraksi PKS) kepada Kapolri
Suyudi Ari Seto buat membongkar skandal ini sampai ke akar-akarnya.
Parlemen meminta Polri berkoordinasi bareng
PPATK buat melacak aliran dana operasional, mengusut dugaan penggunaan dana
pribadi tanpa anggaran dinas buat membeli perangkat sadapan non-standar, serta
melacak siapa end user penerima manfaat hasil penyadapan.
Poin utama kesepakatan rapat kerja Komisi III
DPR nimbulin dua keputusan tegas:
- Komisi III
DPR mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap
tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik,
serta meminta penanganan dilakukan secara profesional.
- Komisi III
DPR negasin bahwa tindak pidana penyadapan, akses ilegal, maupun
penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan
bagian dari tindak pidana makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR meminta
Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan
terus mengusut keterlibatan pihak lain.
Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap kejahatan di tubuh kepolisian ini jadi bukti nyata bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan kedaulatan negara serta kehormatan lembaga penegak hukum nggak boleh dikorbankan demi kepentingan politik kotor.
.png)
AMH
0 Komentar