Jakarta, keadilan.co.id, – Bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kini mengerucut pada dua nama dari PDIP, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. Kedua nama ini terus disebut masuk radar Presiden Prabowo Subianto, dan langsung memicu respons berbeda dari Gerindra, PDIP, hingga pengamat.
Dari sisi PDIP, kehadiran dua nama ini bukan
kebetulan. Puan Maharani dinilai memiliki pengalaman kelembagaan yang kuat
sebagai Ketua DPR dan kader utama partai. Pramono Anung dinilai memiliki
pengalaman di lingkaran pemerintahan dan komunikasi politik.
PDIP sendiri menyebut kedua nama itu masuk
radar, tetapi menegaskan keputusan sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Sikap ini
menunjukkan bahwa PDIP ingin tetap relevan dalam pembahasan wapres, tanpa
terkesan memaksakan kehendak kepada presiden.
Respons yang berbeda datang dari Gerindra
sebagai partai presiden. Gerindra nggak langsung mengiyakan atau menolak
nama-nama tersebut. Sebagai partai yang mengusung presiden, Gerindra cenderung
bersikap hati-hati, karena semua nama adalah opsi, tetapi yang terpenting
adalah kecocokannya dengan gaya kepemimpinan presiden dan kebutuhan
pemerintahan.
Sikap hati-hati ini masuk akal. Jika Gerindra
terlalu cepat mendukung satu nama, partai lain bisa menilai Gerindra sudah
berpihak. Jika Gerindra terlalu cepat menolak, PDIP bisa merasa nggak dihargai.
Karena itu, Gerindra memilih untuk menunggu proses musyawarah dan tenggat yang
diberikan presiden kepada ketua umum partai.
Di tengah dua sikap partai itu, pengamat
hadir dengan penilaian yang lebih netral. Pengamat menekankan bahwa calon
wapres harus bisa diterima semua pihak, bukan hanya satu partai. Calon yang
hanya kuat di satu kubu berisiko memicu gesekan baru di koalisi.
Pengamat juga mengingatkan soal kriteria lain
yang sudah sering disebut loyal, bisa membantu kerja presiden, dan punya rekam
jejak yang jelas. Dalam kacamata pengamat, Puan dan Pramono sama-sama punya
kelebihan, tetapi keduanya juga harus diuji dari sisi penerimaan lintas partai.
Di sinilah letak perbedaan yang harus dibaca
secara berimbang. PDIP melihat dari sisi kelayakan kadernya. Gerindra melihat
dari sisi kecocokan dengan presiden dan koalisi. Pengamat melihat dari sisi
penerimaan luas dan stabilitas pemerintahan. Ketiganya nggak saling
bertentangan, tetapi melihat persoalan yang sama dari sudut yang berbeda.
Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa bursa
cawapres bukan sekadar soal siapa yang paling populer. Bursa ini adalah soal
negosiasi koalisi. Nama yang kuat di satu partai belum tentu aman di partai
lain. Nama yang aman di semua partai belum tentu paling populer di media.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan
lagi apakah Puan dan Pramono layak, tetapi apakah keduanya bisa menjadi titik
temu antara PDIP, Gerindra, dan partai koalisi lainnya. Jika bisa, keduanya
akan tetap kuat hingga tahap pengajuan dua nama ke MPR. Jika tidak, keduanya
bisa saja tergeser oleh nama lain yang lebih bisa diterima semua pihak.
Sampai dua nama resmi diumumkan presiden, Puan dan Pramono tetap berstatus sebagai nama dalam bursa, bukan nama yang sudah diputuskan. Dan seperti ditegaskan banyak pihak, keputusan akhir tetap ada di tangan Prabowo, yang kemudian akan dipilih oleh MPR sesuai konstitusi.
.png)
AMH
0 Komentar