Search

Terkuak! Produk Analisis Sadap Presiden Dialirkan ke Solo, Diduga Mengarah Motif Makar

Jakarta, keadilan.co.id, - Skandal besar Penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara ngemanfaatin alat canggih seperti Pegasus dan Predator akhirnya berhasil dibongkar Bareskrim Polri di bawah pimpinan Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto. Kasus ini ngarahin dugaan kuat ke Motif Makar setelah ditemuin fakta bahwa produk analisis hasil sadapan disalurkan sampai ke Solo buat ngacauin peta politik nasional. 

Penetapan tersangka ngelibatain empat petinggi polisi, yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Arisonta Nasution (ASN), Eko Hadi (EH), serta Slamet Uliandi (SU). Proses hukum yang bergulir dari awal Oktober hingga penetapan tersangka bertahap pada awal November 2026 ini berawal dari penangkapan Minggu malam di kediaman mantan Kapolri. 

Dugaan gerakan politik ini makin terang benderang seiring terbongkarnya alur distribusi data intelijen tersebut. Pengungkapan mendalam di Bareskrim Polri pun ngebuka tabir krisis kepemimpinan terbesar sepanjang sejarah kepolisian. 

Kronologi Penangkapan dan Penetapan Empat Jenderal/Petinggi Polisi 

Penangkapan sejumlah perwira tinggi di rumah mantan Kapolri jadi titik nadir krisis kepemimpinan paling parah dalam sejarah institusi Polri. Peristiwa ini ngelakuin guncangan hebat karena ngelibatain jajaran elite yang seharusnya ngelindungin kedaulatan negara. 

Penangkapan terjadi Minggu malam terhadap perwira tinggi (ASN dan EH), which is disusul aksi jemput bola terhadap LSP pada jam 03.00 dini hari yang dipimpin langsung oleh Wakapolri dan Kabareskrim. LSP sempat dilepas jelang matahari terbit buat nguji kesaksian dan negosiasi, sebelum akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. 

Bareskrim juga menetapkan SU (Slamet Uliandi) selaku dewan pembina MC Bareskrim yang pernah menjabat Kabakmon periode 2010–2019 sebagai tersangka tambahan. SU terbukti nyatain persetujuan dan ngasih akses instruksi penghapusan berkas (delete file) hasil sadapan pada awal Oktober 2026 biar bisa menghilangkan jejak digital pas pergantian kepemimpinan. 

Basically, penyidik menetapkan konstruksi pasal berlapis buat ngejerat perbuatan para tersangka:
 
  • Pasal 258 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023). Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atas tindakan merekam, mendengarkan, atau menghambat transmisi elektronik secara melawan hukum.
  • Pasal 332 KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atas tindakan mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak.
  • Pasal 32 UU ITE. Ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun atas perbuatan mengubah, ngerusak, atau menghilangkan informasi elektronik.

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD nyatain bahwa penangkapan ini emang bentuk penegakan hukum murni yang diawali dari laporan internal Polri sendiri. Keterangan resmi Bareskrim Polri juga nguatin fakta bahwa upaya penghapusan berkas elektronik itu merupakan bentuk kejahatan luar biasa. 

Fakta penangkapan perwira tinggi ini langsung ngebuka tabir tujuan strategis dari pengumpulan data intelijen ilegal tersebut.

Aliran Produk Analisis ke Solo dan Indikasi Gerakan Politik

Pengiriman produk analisis data sadapan ke Solo ngasih indikasi kuat adanya perlawanan politik dari "Geng Solo" dan anasir penguasa lama. Literally, instrumen intelijen ini dimanfaatin oknum internal sebagai operator lapangan buat memetakan kekuatan serta membatasi gerak Presiden Prabowo.

Berdasarkan bocoran BAP yang diungkap Mahfud MD, target penyadapan ngelibatain Presiden, ketua umum partai politik, tokoh masyarakat, lembaga LSM, Ormas, hingga media massa. Hasil sadapan itu bukan cuma rekaman mentah, tapi produk analisis matang yang dirancang khusus buat ngeganggu Stabilitas Nasional.

Jujurly, skenario ini makin terungkap lewat plot rencana demo buruh besar-besaran pada 20 Oktober di HI dan aksi mengepung Istana. Dalam BAP tersebut, disiapin skenario di mana Wapres Gibran bakal tampil nginstruksiin buruh pulang demi mencuri panggung politik nasional.

Analis hukum dan politik juga ngelihat data sadapan ini dipakai buat ngemata-matai isu wacana pembatasan masa jabatan presiden 2 tahun. Tindakan pembangkangan hirarki (subordinasi) oleh elemen internal ini emang nimbulin pengkhianatan nyata terhadap kedaulatan negara.

Arah aliran data ini makin bikin jelas adanya konstruksi pelanggaran berat yang ngarah pada delik makar.

Delik Makar, Respons Istana, dan Implikasi Hukum Bagi Pelaku

Penerapan pasal makar lebih penting dibandingin sekadar tindak pidana siber biasa biar bisa menjaga kehormatan serta keselamatan kepala negara. Penyadapan tanpa izin institusi terhadap simbol negara basically udah ngelampaui batas kejahatan siber biasa.

Sekjen Gerindra Sugiono dan Mahfud MD negasin bahwa Penyadapan Presiden oleh alat negara tanpa prosedur resmi emang tindakan yang ngarah ke Motif Makar. Konsekuensi hukum makar terhadap kepala negara adalah ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengecam keras skandal ini sebagai abuse of power dan pelanggaran HAM berat yang ngerusak hak demokrasi nasional. Pihak Partai Demokrat lewat Herzaki Mahendra Putra juga ngedorong pengusutan tuntas biar bisa ngebalikin kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum.

Langkah tegas hukum ini selaras dengan aksi pembersihan struktural yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo.

Langkah Radikal Presiden Prabowo dan Pembersihan Struktural Polri

Penunjukan mendadak Jenderal Suyudi Ario Seto jadi Kapolri baru, telah terbukti efektif banget dalam memutus jaring operasi geng lama di tubuh kepolisian. Langkah cepat ini bikin kelompok pelaku nggak punya kesempatan buat ngelakuin konsolidasi kekuatan.

Presiden Prabowo memanggil dan nentuin Jenderal Suyudi pada 1 Oktober dengan didampingi Dasco, seraya ngasih instruksi tegas: "Bersihkan semua polisi kotor secepatnya." Perintah radikal tersebut langsung dieksekusi lewat gelombang mutasi massal secara bertahap:
 
  • Gelombang Pertama (2 Oktober), Mutasi besar-besaran terhadap 88 perwira tinggi dan menengah.
  • Gelombang Kedua (10 Oktober), Mutasi lanjutan terhadap 199 personel kepolisian.
  • Gelombang Lanjutan, Rotasi struktural yang meluas hingga mencakup lebih dari 500 personel Polri.

Langkah tegas ini dapet dukungan penuh dari purnawirawan Polri yang menemui Kapolri Suyudi serta banjir karangan bunga di Mabes Polri. Fenomena ini ngebuktiin bahwa soliditas internal Polri mulai pulih kembali demi menjaga keamanan masyarakat.

Pembersihan struktural skala besar ini ngasih pelajaran berharga terkait penataan operasional alat sadap negara di masa depan.

Pelajaran Penting Bagi Reformasi Polri dan Penataan Alat Sadap Negara

Penyelesaian kasus penyadapan secara transparan penting banget dilakuin biar nggak nimbulin distrust masyarakat atau konflik horizontal di tengah panasnya krisis hukum nasional. Keterbukaan proses peradilan bakal ngebangun kembali marwah institusi penegak hukum di mata publik.

Peralatan sadap canggih kelas dunia seperti Pegasus dan Predator berasal dari teknologi kawasan Haifa, which is Silicon Valley-nya Israel. Alat yang dibeli sejak era 2018–2022 ini awalnya terbukti efektif memberantas kejahatan berat seperti terorisme, namun berbalik disalahgunain oknum perwira buat kepentingan politik kekuasaan.

Berdasarkan analisis Mahfud MD dan para pengamat keamanan, terdapat tiga rekomendasi krusial buat reformasi Polri:
 
  1. Pembatasan Masa Jabatan Kapolri. Masa jabatan Kapolri dibatasi maksimal 2 hingga 3 tahun biar nggak ngebentuk dinasti kekuasaan internal yang personal.
  2. Penguatan Kompolnas. Mengangkat kedudukan Kompolnas jadi lembaga pengawas eksternal independen setingkat menteri biar punya wewenang memeriksa pimpinan tinggi Polri.
  3. Pembersihan Kultur Birokrasi. Mencegah praktik nepotisme senioritas serta ngelindungin sistem meritokrasi dari intervensi politik luar.

Proses penegakan hukum murni yang dijalani Bareskrim Polri wajib dikawal ketat sampai tuntas di peradilan terbuka biar nggak ada fakta kejahatan yang ditutup-tutupi dari masyarakat.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...