Jakarta, keadilan.co.id, - Skandal
besar Penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi
negara ngemanfaatin alat canggih seperti Pegasus dan Predator akhirnya berhasil
dibongkar Bareskrim Polri di bawah pimpinan Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario
Seto. Kasus ini ngarahin dugaan kuat ke Motif Makar setelah ditemuin
fakta bahwa produk analisis hasil sadapan disalurkan sampai ke Solo buat
ngacauin peta politik nasional.
Penetapan
tersangka ngelibatain empat petinggi polisi, yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit
Prabowo (LSP), Arisonta Nasution (ASN), Eko Hadi (EH), serta Slamet Uliandi
(SU). Proses hukum yang bergulir dari awal Oktober hingga penetapan tersangka
bertahap pada awal November 2026 ini berawal dari penangkapan Minggu malam di
kediaman mantan Kapolri.
Dugaan
gerakan politik ini makin terang benderang seiring terbongkarnya alur
distribusi data intelijen tersebut. Pengungkapan mendalam di Bareskrim Polri
pun ngebuka tabir krisis kepemimpinan terbesar sepanjang sejarah kepolisian.
Kronologi Penangkapan dan Penetapan Empat Jenderal/Petinggi Polisi
Penangkapan
sejumlah perwira tinggi di rumah mantan Kapolri jadi titik nadir krisis
kepemimpinan paling parah dalam sejarah institusi Polri. Peristiwa ini
ngelakuin guncangan hebat karena ngelibatain jajaran elite yang seharusnya
ngelindungin kedaulatan negara.
Penangkapan
terjadi Minggu malam terhadap perwira tinggi (ASN dan EH), which is
disusul aksi jemput bola terhadap LSP pada jam 03.00 dini hari yang dipimpin
langsung oleh Wakapolri dan Kabareskrim. LSP sempat dilepas jelang matahari
terbit buat nguji kesaksian dan negosiasi, sebelum akhirnya resmi ditetapkan
sebagai tersangka utama.
Bareskrim
juga menetapkan SU (Slamet Uliandi) selaku dewan pembina MC Bareskrim yang
pernah menjabat Kabakmon periode 2010–2019 sebagai tersangka tambahan. SU terbukti
nyatain persetujuan dan ngasih akses instruksi penghapusan berkas (delete
file) hasil sadapan pada awal Oktober 2026 biar bisa menghilangkan jejak
digital pas pergantian kepemimpinan.
Basically,
penyidik menetapkan konstruksi pasal berlapis buat ngejerat perbuatan para
tersangka:
- Pasal
258 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023).
Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atas tindakan merekam,
mendengarkan, atau menghambat transmisi elektronik secara melawan hukum.
- Pasal
332 KUHP. Ancaman
pidana penjara paling lama 6 tahun atas tindakan mengakses sistem
elektronik milik orang lain tanpa hak.
- Pasal 32
UU ITE. Ancaman pidana
penjara paling lama 8 tahun atas perbuatan mengubah, ngerusak, atau
menghilangkan informasi elektronik.
Mantan
Menkopolhukam Mahfud MD nyatain bahwa penangkapan ini emang bentuk penegakan
hukum murni yang diawali dari laporan internal Polri sendiri. Keterangan resmi
Bareskrim Polri juga nguatin fakta bahwa upaya penghapusan berkas elektronik
itu merupakan bentuk kejahatan luar biasa.
Aliran Produk Analisis ke Solo dan Indikasi Gerakan Politik
Pengiriman produk analisis data sadapan ke Solo ngasih indikasi kuat adanya perlawanan politik dari "Geng Solo" dan anasir penguasa lama. Literally, instrumen intelijen ini dimanfaatin oknum internal sebagai operator lapangan buat memetakan kekuatan serta membatasi gerak Presiden Prabowo.Berdasarkan bocoran BAP yang diungkap Mahfud MD, target penyadapan ngelibatain Presiden, ketua umum partai politik, tokoh masyarakat, lembaga LSM, Ormas, hingga media massa. Hasil sadapan itu bukan cuma rekaman mentah, tapi produk analisis matang yang dirancang khusus buat ngeganggu Stabilitas Nasional.
Jujurly, skenario ini makin terungkap lewat plot rencana demo buruh besar-besaran pada 20 Oktober di HI dan aksi mengepung Istana. Dalam BAP tersebut, disiapin skenario di mana Wapres Gibran bakal tampil nginstruksiin buruh pulang demi mencuri panggung politik nasional.
Analis hukum dan politik juga ngelihat data sadapan ini dipakai buat ngemata-matai isu wacana pembatasan masa jabatan presiden 2 tahun. Tindakan pembangkangan hirarki (subordinasi) oleh elemen internal ini emang nimbulin pengkhianatan nyata terhadap kedaulatan negara.
Arah aliran data ini makin bikin jelas adanya konstruksi pelanggaran berat yang ngarah pada delik makar.
Delik Makar, Respons Istana, dan Implikasi Hukum Bagi Pelaku
Penerapan pasal makar lebih penting dibandingin sekadar tindak pidana siber biasa biar bisa menjaga kehormatan serta keselamatan kepala negara. Penyadapan tanpa izin institusi terhadap simbol negara basically udah ngelampaui batas kejahatan siber biasa.Sekjen Gerindra Sugiono dan Mahfud MD negasin bahwa Penyadapan Presiden oleh alat negara tanpa prosedur resmi emang tindakan yang ngarah ke Motif Makar. Konsekuensi hukum makar terhadap kepala negara adalah ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengecam keras skandal ini sebagai abuse of power dan pelanggaran HAM berat yang ngerusak hak demokrasi nasional. Pihak Partai Demokrat lewat Herzaki Mahendra Putra juga ngedorong pengusutan tuntas biar bisa ngebalikin kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum.
Langkah tegas hukum ini selaras dengan aksi pembersihan struktural yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Langkah Radikal Presiden Prabowo dan Pembersihan Struktural Polri
Penunjukan mendadak Jenderal Suyudi Ario Seto jadi Kapolri baru, telah terbukti efektif banget dalam memutus jaring operasi geng lama di tubuh kepolisian. Langkah cepat ini bikin kelompok pelaku nggak punya kesempatan buat ngelakuin konsolidasi kekuatan.Presiden Prabowo memanggil dan nentuin Jenderal Suyudi pada 1 Oktober dengan didampingi Dasco, seraya ngasih instruksi tegas: "Bersihkan semua polisi kotor secepatnya." Perintah radikal tersebut langsung dieksekusi lewat gelombang mutasi massal secara bertahap:
- Gelombang
Pertama (2 Oktober),
Mutasi besar-besaran terhadap 88 perwira tinggi dan menengah.
- Gelombang
Kedua (10 Oktober),
Mutasi lanjutan terhadap 199 personel kepolisian.
- Gelombang
Lanjutan, Rotasi
struktural yang meluas hingga mencakup lebih dari 500 personel Polri.
Pembersihan struktural skala besar ini ngasih pelajaran berharga terkait penataan operasional alat sadap negara di masa depan.
Pelajaran Penting Bagi Reformasi Polri dan Penataan Alat Sadap Negara
Penyelesaian kasus penyadapan secara transparan penting banget dilakuin biar nggak nimbulin distrust masyarakat atau konflik horizontal di tengah panasnya krisis hukum nasional. Keterbukaan proses peradilan bakal ngebangun kembali marwah institusi penegak hukum di mata publik.Peralatan sadap canggih kelas dunia seperti Pegasus dan Predator berasal dari teknologi kawasan Haifa, which is Silicon Valley-nya Israel. Alat yang dibeli sejak era 2018–2022 ini awalnya terbukti efektif memberantas kejahatan berat seperti terorisme, namun berbalik disalahgunain oknum perwira buat kepentingan politik kekuasaan.
Berdasarkan analisis Mahfud MD dan para pengamat keamanan, terdapat tiga rekomendasi krusial buat reformasi Polri:
- Pembatasan
Masa Jabatan Kapolri.
Masa jabatan Kapolri dibatasi maksimal 2 hingga 3 tahun biar nggak
ngebentuk dinasti kekuasaan internal yang personal.
- Penguatan
Kompolnas. Mengangkat
kedudukan Kompolnas jadi lembaga pengawas eksternal independen setingkat
menteri biar punya wewenang memeriksa pimpinan tinggi Polri.
- Pembersihan
Kultur Birokrasi.
Mencegah praktik nepotisme senioritas serta ngelindungin sistem
meritokrasi dari intervensi politik luar.
Proses
penegakan hukum murni yang dijalani Bareskrim Polri wajib dikawal ketat sampai
tuntas di peradilan terbuka biar nggak ada fakta kejahatan yang ditutup-tutupi
dari masyarakat.
.png)
AMH
0 Komentar