Search

Penutup Rapat Kerja Komisi III DPR x Kapolri: Audit Alat Sadap dan Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal

Jakarta, keadilan.co.id, - Skandal besar mengguncang Gedung DPR RI saat Komisi III menggelar rapat kerja khusus bareng Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Momen Penutup Rapat Kerja Komisi III DPR x Kapolri ini ngejelasin pengusutan tuntas kasus penyadapan ilegal yang nyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, hingga tokoh publik.

Peristiwa yang dibahas dalam rapat terbuka ini ngebuka tabir pengkhianatan instrumen hukum negara. Institusi Polri yang ditugasi mengayomi masyarakat malah disalahgunain oknum petinggi buat memata-matai kepala negara dan pimpinan lembaga pengawasnya sendiri.

Kronologi dan Modus Operandi Penyadapan Ilegal

Pengusutan kasus ini berawal dari praktik penyadapan tanpa izin yang berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Penanganan perkara baru dimulai setelah dugaan tindak pidana ini resmi dilaporin ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Proses penegakan hukum penyadapan ilegal pun langsung dijalankan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Hasil penyidikan ngasihtau lima tahapan modus operandi yang digunain para pelaku:

  1. Perintah penyadapan secara lisan atau WhatsApp tanpa permohonan penyidik.
  2. Provisioning, yaitu dimasukinnya nomor target ke sistem LIMS tanpa verifikasi pro justitia.
  3. Pelaksanaan penyadapan lewat sistem LIMS dan PLX (PenLinks X) buat bikin transkripsi.
  4. Pelaporan hasil sadapan secara berjenjang ke user.
  5. Penghapusan data secara ilegal serta pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 2026 buat menghilangkan jejak.

Jalur Resmi vs Jalur Atensi Internal (Jalur B)

Parameter

Jalur A (Resmi - Perkap No. 5 Tahun 2010)

Jalur B (Atensi Internal / Ilegal)

Dasar Permohonan

Surat permohonan tertulis penyidik, laporan polisi, resume analis, dan chart

Perintah lisan atau WhatsApp dari Kabagmon atas arahan Jenderal LSP tanpa surat permohonan atau sprint

Verifikasi / Persetujuan

Verifikasi persetujuan berjenjang secara resmi sesuai SOP

Analisis dan persetujuan internal tanpa verifikasi pro justitia

Sarana Teknis yang Digunain

Perangkat sistem LIMS dan PLX (PenLinks X)

Perangkat sistem LIMS dan PLX (PenLinks X) yang sama biar tersamarkan di antara jalur resmi

Empat Tersangka dan Daftar Target Penyadapan

Penyidik Bareskrim Polri udah nentuin empat orang tersangka yang punya peran berbeda dalam skandal ini:

  1. Jenderal LSP (Eks Kapolri): Pemberi perintah lisan atau WhatsApp, penentu target penyadapan, sekaligus penerima akhir (user) hasil sadapan.
  2. SU (Kadiptik Polri 2021-Oktober 2026 / Dewan Penasihat Monitoring Center): Pemberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan diterusinnya laporan harian serta analisis ke LSP. SU menjalani penahanan rumah karena alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri per 11 November 2026.
  3. EH (Plt Kabagmon 2024-2025): Menerima perintah dari SU atas nama LSP dan ngasih persetujuan via WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
  4. AS (Plt Kabagmon 2025-2026): Menerusin perintah ke operator, ngarahin tim TSU buat surveilans, ngebikin perintah penghapusan data voice dan log, serta ngebubarin grup WhatsApp.

Penyidik udah menyita barang bukti berupa 15 unit HP, 7 unit flashdisk, 2 unit iPad, 4 unit CPU PC, laptop, modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Daftar sasaran yang disadap nyakup kelompok luas, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR RI, partai politik, Gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, hingga mahasiswa.

Desakan Komisi III DPR: Audit Alat Sadap dan Jerat Pasal Makar

Anggota Komisi III DPR ngedorong keras biar kasus ini nggak cuma diselesaikan pake pasal-pasal ringan. Komisi III DPR negasin bahwa penanganan nggak boleh berhenti di UU ITE (Pasal 48 jo 32 UU ITE / Pasal 258 & 332 KUHP), tapi wajib nerapin pasal makar (Pasal 160, 191 KUHP) karena mengincar kepala negara dan berpotensi ngebikin suksesi inkonstitusional.

Seluruh anggota dewan menuntut langkah konkret berupa audit alat sadap oleh otoritas independen dan penghentian total operasi pemantauan ilegal. Penegakan hukum juga harus nindak tegas siapa pun tanpa pandang bulu, baik pelaksana lapangan, pemberi perintah, maupun pihak yang nyerahin dan ngambil manfaat dari hasil sadapan tersebut.

Gelombang desakan tajam datang dari jajaran Komisi III DPR saat rapat kerja berlangsung. Muhammad Rano Alfad kaget banget saat ngasihtau bahwa seluruh keluarganya ikut dimasukin ke daftar penyadapan. Sementara itu, Ahmad Sahroni ngedorong kepolisian buat ngasihtau perangkat penyadapan ke publik, ngebatalin kenaikan pangkat luar biasa para oknum perwira terkait, dan mecat mereka yang terlibat konspirasi makar ini.

Safaruddin dari Fraksi PDIP negasin dukungannya 1000 persen dan mendesak agar Jenderal LSP disidang kode etik terlebih dahulu sebagai kepala kelompoknya. Ia juga minta Polri berkoordinasi bareng PPATK buat ngusut aliran dana operasional penyadapan, serta menuntut hukuman maksimal berupa pidana mati sesuai Pasal 191 KUHP buat para tersangka.

Perspektif mendalam juga disampaikan Beni Kabur Harman dari Fraksi Demokrat yang menilai penyadapan ini punya motif politik buat memicu suksesi inkonstitusional. Menurutnya, hasil sadapan emang dirancang buat disebar ke publik guna ngebangun kebencian kolektif terhadap Presiden Prabowo. Seirama dengan itu, Nasir Djamil dari Fraksi PKS mendesak pembongkaran aktor intelektual di balik skandal ini dengan nerapin pasal makar secara tuntas.

Komitmen Kapolri dan Kesimpulan Resmi Rapat Kerja

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto negasin komitmen Polri buat ngadepin perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kapolri nyatain nggak bakal ragu nindak oknum internal demi ngebangun kembali kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi.

Poin utama Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR x Kapolri ngebikin dua ketetapan resmi:

  • Komisi III DPR mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan ini dilakukan secara profesional.
  • Komisi III DPR negasin bahwa tindak pidana penyadapan atau akses ilegal atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar, sehingga Komisi III DPR meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Integritas penegakan hukum dan kedaulatan negara jadi hal mendasar yang nggak bisa ditawar. Keberanian menindak pelanggaran di level tertinggi ngebuka jalan buat ngewujudin institusi kepolisian yang bener-bener tunduk pada hukum dan konstitusi.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...