Jakarta, keadilan.co.id, - Skandal besar mengguncang Gedung DPR RI saat Komisi III menggelar rapat kerja khusus bareng Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Momen Penutup Rapat Kerja Komisi III DPR x Kapolri ini ngejelasin pengusutan tuntas kasus penyadapan ilegal yang nyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, hingga tokoh publik.
Peristiwa yang dibahas dalam rapat terbuka
ini ngebuka tabir pengkhianatan instrumen hukum negara. Institusi Polri yang
ditugasi mengayomi masyarakat malah disalahgunain oknum petinggi buat
memata-matai kepala negara dan pimpinan lembaga pengawasnya sendiri.
Kronologi dan Modus Operandi Penyadapan Ilegal
Pengusutan kasus ini berawal dari praktik
penyadapan tanpa izin yang berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penanganan perkara baru dimulai setelah dugaan tindak pidana ini resmi
dilaporin ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Proses penegakan hukum
penyadapan ilegal pun langsung dijalankan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber
Bareskrim Polri.
Hasil penyidikan ngasihtau lima tahapan modus
operandi yang digunain para pelaku:
- Perintah
penyadapan secara lisan atau WhatsApp tanpa permohonan penyidik.
- Provisioning, yaitu dimasukinnya nomor target ke
sistem LIMS tanpa verifikasi pro justitia.
- Pelaksanaan
penyadapan lewat sistem LIMS dan PLX (PenLinks X) buat bikin transkripsi.
- Pelaporan
hasil sadapan secara berjenjang ke user.
- Penghapusan
data secara ilegal serta pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 2026 buat
menghilangkan jejak.
Jalur Resmi vs Jalur Atensi Internal (Jalur B)
|
Parameter |
Jalur
A (Resmi - Perkap No. 5 Tahun 2010) |
Jalur
B (Atensi Internal / Ilegal) |
|
Dasar Permohonan |
Surat permohonan tertulis
penyidik, laporan polisi, resume analis, dan chart |
Perintah lisan atau WhatsApp dari
Kabagmon atas arahan Jenderal LSP tanpa surat permohonan atau sprint |
|
Verifikasi / Persetujuan |
Verifikasi persetujuan berjenjang
secara resmi sesuai SOP |
Analisis dan persetujuan internal
tanpa verifikasi pro justitia |
|
Sarana Teknis yang Digunain |
Perangkat sistem LIMS dan PLX
(PenLinks X) |
Perangkat sistem LIMS dan PLX
(PenLinks X) yang sama biar tersamarkan di antara jalur resmi |
Empat Tersangka dan Daftar Target Penyadapan
Penyidik Bareskrim Polri udah nentuin empat
orang tersangka yang punya peran berbeda dalam skandal ini:
- Jenderal
LSP (Eks Kapolri):
Pemberi perintah lisan atau WhatsApp, penentu target penyadapan, sekaligus
penerima akhir (user) hasil sadapan.
- SU (Kadiptik Polri 2021-Oktober 2026 /
Dewan Penasihat Monitoring Center): Pemberi persetujuan pelaksanaan
penyadapan dan diterusinnya laporan harian serta analisis ke LSP. SU
menjalani penahanan rumah karena alasan kesehatan berdasarkan hasil
pemeriksaan Pusdokkes Polri per 11 November 2026.
- EH (Plt Kabagmon 2024-2025): Menerima
perintah dari SU atas nama LSP dan ngasih persetujuan via WhatsApp tanpa
surat permohonan penyidik.
- AS (Plt Kabagmon 2025-2026): Menerusin
perintah ke operator, ngarahin tim TSU buat surveilans, ngebikin perintah
penghapusan data voice dan log, serta ngebubarin grup
WhatsApp.
Penyidik udah menyita barang bukti berupa 15
unit HP, 7 unit flashdisk, 2 unit iPad, 4 unit CPU PC, laptop, modem, serta
dokumen dan log data penyadapan.
Daftar sasaran yang disadap nyakup kelompok
luas, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota
DPR RI, partai politik, Gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri,
ormas, aktivis, hingga mahasiswa.
Desakan Komisi III DPR: Audit Alat Sadap dan Jerat Pasal Makar
Anggota Komisi III DPR ngedorong keras biar
kasus ini nggak cuma diselesaikan pake pasal-pasal ringan. Komisi III DPR
negasin bahwa penanganan nggak boleh berhenti di UU ITE (Pasal 48 jo 32 UU ITE
/ Pasal 258 & 332 KUHP), tapi wajib nerapin pasal makar (Pasal 160, 191
KUHP) karena mengincar kepala negara dan berpotensi ngebikin suksesi
inkonstitusional.
Seluruh anggota dewan menuntut langkah
konkret berupa audit alat sadap oleh otoritas independen dan penghentian total
operasi pemantauan ilegal. Penegakan hukum juga harus nindak tegas siapa pun
tanpa pandang bulu, baik pelaksana lapangan, pemberi perintah, maupun pihak
yang nyerahin dan ngambil manfaat dari hasil sadapan tersebut.
Gelombang desakan tajam datang dari jajaran
Komisi III DPR saat rapat kerja berlangsung. Muhammad Rano Alfad kaget banget
saat ngasihtau bahwa seluruh keluarganya ikut dimasukin ke daftar penyadapan.
Sementara itu, Ahmad Sahroni ngedorong kepolisian buat ngasihtau perangkat
penyadapan ke publik, ngebatalin kenaikan pangkat luar biasa para oknum perwira
terkait, dan mecat mereka yang terlibat konspirasi makar ini.
Safaruddin dari Fraksi PDIP negasin
dukungannya 1000 persen dan mendesak agar Jenderal LSP disidang kode etik
terlebih dahulu sebagai kepala kelompoknya. Ia juga minta Polri berkoordinasi
bareng PPATK buat ngusut aliran dana operasional penyadapan, serta menuntut
hukuman maksimal berupa pidana mati sesuai Pasal 191 KUHP buat para tersangka.
Perspektif mendalam juga disampaikan Beni
Kabur Harman dari Fraksi Demokrat yang menilai penyadapan ini punya motif
politik buat memicu suksesi inkonstitusional. Menurutnya, hasil sadapan emang
dirancang buat disebar ke publik guna ngebangun kebencian kolektif terhadap
Presiden Prabowo. Seirama dengan itu, Nasir Djamil dari Fraksi PKS mendesak
pembongkaran aktor intelektual di balik skandal ini dengan nerapin pasal makar
secara tuntas.
Komitmen Kapolri dan Kesimpulan Resmi Rapat Kerja
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto
negasin komitmen Polri buat ngadepin perkara ini secara profesional,
transparan, dan akuntabel. Kapolri nyatain nggak bakal ragu nindak oknum
internal demi ngebangun kembali kehormatan dan kepercayaan publik terhadap
institusi.
Poin utama Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III
DPR x Kapolri ngebikin dua ketetapan resmi:
- Komisi III
DPR mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap
tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghilangan data
elektronik dan meminta penanganan ini dilakukan secara profesional.
- Komisi III
DPR negasin bahwa tindak pidana penyadapan atau akses ilegal atau
penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan
tindak pidana makar, sehingga Komisi III DPR meminta Kapolri beserta
jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut
kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Integritas penegakan hukum dan kedaulatan
negara jadi hal mendasar yang nggak bisa ditawar. Keberanian menindak
pelanggaran di level tertinggi ngebuka jalan buat ngewujudin institusi
kepolisian yang bener-bener tunduk pada hukum dan konstitusi.
.png)
AMH
0 Komentar