Search

Komisi III DPR Gelar Rapat Kerja dengan Kapolri: Bongkar Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Presiden RI

Jakarta, keadilan.co.id,
- Gedung DPR RI di Jakarta Selatan mendadak memanas saat agenda Rapat Kerja Komisi III DPR Kapolri digelar terbuka pada tahun persidangan 2026/2027. Pertemuan ini ngebuka skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, hingga pimpinan DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman ngebuka rapat bareng Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran Mabes Polri. Pengawasan ini ngusut penyalahgunaan wewenang eks pimpinan kepolisian kelompok Listio Sigit Prabowo (LSP) yang memata-matai Kepala Negara, tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri.

Skandal ini nggak cuma penyadapan biasa, tapi menyangkut operasi gelap berupa profiling, doxing, pembunuhan karakter, manipulasi media sosial, bisnis ilegal, hingga penggalangan aksi bentrokan. Komisi III DPR bareng Polri ngedorong pengusutan tuntas lewat tindak pidana penyadapan, akses ilegal, penghapusan data elektronik, sampai nerapin pasal makar demi ngebentengin kedaulatan negara.

Kronologi dan Modus Operandi Penyadapan Ilegal Presiden RI

Skandal penyadapan ilegal Presiden RI ini berlangsung sejak tahun 2025 sampai 2026. Hasil penyidikan Bareskrim Polri ngejelasin kalau operasi gelap ini ngemanfaatin dua jalur teknis yang beda banget dalam pelaksanaan provisioning target.

Jalur A atau jalur resmi digunain berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosedur ini diawali surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, chart, verifikasi persetujuan bertingkat, sampai pelaksanaan provisioning oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).

Sementara Jalur B atau jalur internal atensi berjalan ilegal tanpa surat permohonan penyidik, laporan polisi, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disampaiin secara lisan atau lewat WhatsApp oleh Kabagmon setelah ngambil perintah dari Jenderal LSP, lalu diterusin ke tim TSU biar tersamarkan di antara aktivitas penyadapan resmi.

Bareskrim Polri ngejelasin 5 tahapan modus operandi ilegal yang digunain para pelaku:

1. Perintah Penyadapan: Perintah lisan atau WhatsApp dikeluarin Jenderal LSP ke SU, diterusin ke EH dan AS tanpa permohonan penyidik atau lampiran laporan polisi.

2. Provisioning: Tim TSU nginput nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi dan filter keterkaitan perkara pro justitia.

3. Pelaksanaan Penyadapan: Petugas ngelakuin penyadapan pakai sistem PenLinks X (PLX), mendengarkan, mengekspor rekaman, dan bikin transkripsi.

4. Pelaporan Berjenjang: Hasil sadapan dilaporin berjenjang dari Kabagmon, SU, sampai diterusin ke Jenderal LSP sebagai user akhir.

5. Penghapusan Data: Pada Oktober 2026, AS merintahin tim TSU nutup grup WhatsApp dan ngapus data hasil sadapan di sistem LIMS dan PLX biar jejak ilegal hilang hingga nimbulin kecurigaan pelapor.

Daftar sasaran penyadapan menyasar kalangan luas, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, lingkar Istana, menteri, kementerian/lembaga, pejabat pemerintah, pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan partai politik, Gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, sampai mahasiswa. 

Bahkan, fakta mencengangkan terkuak saat Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfad ngasitau kalau anggota keluarga kandungnya seperti ayah, ibu, dan adiknya ikut disadap dan diprofiling tanpa alasan hukum yang jelas.

Siapa Saja Tersangka dan Perannya dalam Skandal Ini?

Bareskrim Polri udah menetapin empat orang tersangka yang nanggung pertanggungjawaban pidana atas skandal ini. Berikut daftar tersangka beserta peran spesifik mereka sesuai hasil penyidikan resmi:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) Eks Kapolri dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP): Berperan ngasih perintah lisan atau WhatsApp dan nentuin target penyadapan ke Kabagmon, serta bertindak sebagai penerima hasil akhir (user). Peran ini dikaitin dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk ngelakuin tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan.

2. Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) (Eks Kadiv TIK Polri / Dewan Penasihat Monitoring Center): Berperan ngasih persetujuan pelaksanaan penyadapan ilegal dan menerusin laporan harian serta laporan analisis dari Kabagmon ke Jenderal LSP.

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) Plt Kabagmon Des 2024–Okt 2025: Menerima perintah penyadapan dari SU atas arahan Jenderal LSP, lalu ngasih persetujuan pelaksanaan via WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

4. Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) Plt Kabagmon Okt 2025–Okt 2026: Berperan menerusin perintah penyadapan ke operator TSU tanpa permohonan penyidik, ngelaporin hasil ke LSP, merintahin tim TSU ngelakuin surveillance, serta merintahin penghapusan data voice dan log sekaligus nutup grup WhatsApp.

Buat nguatin bukti penyidikan, penyidik Bareskrim Polri udah menyita barang bukti berupa 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU PC, laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal: Haruskah Dikenakan Pasal Makar?

Dinamika penegakan hukum penyadapan ilegal ini memicu perdebatan sengit dalam rapat kerja Komisi III DPR bareng jajaran Polri. Anggota dewan menilai kejahatan ini nggak bisa disederhanain cuma pakai pasal penyadapan biasa kayak Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru), Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) soal penghilangan data, atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) soal akses ilegal.

Anggota Komisi III DPR ngedesak penerapan pasal-pasal makar karena sasaran penyadapan adalah Kepala Negara beserta tokoh-tokoh penting bangsa. Beni Kabur Harman dari Fraksi Demokrat negasin kalau kasus ini emang penyadapan politik buat ngelakuin suksesi inkonstitusional. Modus mereka menyadap hal negatif dari Presiden, lalu disebarin ke publik buat bikin kemarahan rakyat dan ngerebut kekuasaan yang sah, nyatain Beni.

Sementara itu, Safaruddin dari Fraksi PDIP ngedorong keras nerapin Pasal 160 dan Pasal 191 KUHP baru terkait makar. Ia ngedesak biar Jenderal LSP segera disidang kode etik terlebih dahulu sebelum bawahannya, bahkan menuntut hukuman pidana mati buat para tersangka. Safaruddin juga minta penyidik ngusut sosok end-user yang menerima manfaat sadapan serta ngelakuin koordinasi bareng PPATK buat ngelacak aliran dana operasional penyadapan ilegal tersebut.

Ahmad Sahroni dari Fraksi NasDem nuntut Polri ngasitau dan memperlihatkan peralatan penyadapan tersebut secara terbuka ke publik dan DPR. Sahroni juga ngedorong Kapolri membatalkan seluruh kenaikan pangkat luar biasa yang pernah dikeluarin buat kelompok konspirasi ini, serta ngasih laporan perkembangan dalam 100 hari kerja.

Di sisi lain, Nasir Djamil dari Fraksi PKS ngaitin skandal ini dengan kasus penyadapan Australia dan Edward Snowden tahun 2009 yang pernah menyasar Presiden SBY. Sedangkan Endang Agustina dari Fraksi PAN ngingetin kalau tindakan para tersangka merupakan pengkhianatan terbesar terhadap doktrin kepolisian Rastra Sewa Kotama, yaitu mengabdi demi ngebentengin negara dan pimpinan.

Komitmen Kapolri Jenderal Suyudi Ari Seto dan Sikap Komisi III DPR

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto negasin kalau Polri punya komitmen penuh ngadepin perkara ini secara profesional, objektif, dan akuntabel bareng memegang teguh asas praduga tak bersalah. Kapolri ngejelasin kalau penegakan hukum ngikutin filosofi "Polisi bersama masyarakat", negasin kalau kehormatan institusi dibangun dari keberanian menatap ke dalam dan nggak bakal nutup-nutupi kesalahan oknum.

Langkah tegas Kapolri ngedapatin dukungan 1000 persen dari seluruh fraksi Komisi III DPR, mulai dari PDIP, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, sampai PAN. Seluruh fraksi ngedukung penuh upaya Polri nyelesein skandal ini sampai ke akar-akarnya demi menjaga marwah hukum dan ngebentengin kedaulatan negara.

Rapat Kerja Komisi III DPR bareng Kapolri ini resmi mengesahkan dua poin kesimpulan mengikat. Poin pertama nyatain apresiasi penuh Komisi III DPR atas ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto beserta jajaran dalam ngebuka kasus penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik, serta ngedesak agar penyidikan tetap berjalan profesional dan akuntabel.

Pada poin kedua, Komisi III DPR secara resmi negasin bahwa perbuatan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana makar. DPR merintahin Kapolri dan jajaran penyidik Bareskrim Polri buat nerapin pasal-pasal makar kepada para tersangka, sekaligus ngusut tuntas keterlibatan pihak lain serta memburu penerima manfaat utama (end-user) di balik skandal ini.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...