Search

Terbaru! Komisi III DPR Desak Kapolri Tegas Soal Tindakan Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden

Jakarta, keadilan.co.id, - Rapat kerja terbuka Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta masa sidang 2026-2027 mendadak panas. Komisi III DPR Desak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran Bareskrim Polri biar usut tuntas skandal penyadapan ilegal yang nyasar Presiden RI Prabowo Subianto dan pejabat negara.

Aksi penyadapan tanpa prosedur hukum (unlawful interception) ini dikritik keras karena ngerusak kedaulatan negara. Komisi III DPR RI nuntut penanganan perkara nggak cuma berhenti di pelanggaran UU ITE aja, tapi diseret sampai ke dugaan tindakan makar.

Hasil penyidikan Bareskrim Polri ngungkap praktik penyadapan ilegal yang nyasar Presiden RI beserta tokoh-tokoh penting nasional. Pembuktian perkara ini ngebuka tabir tindakan tersangka yang udah ngejalanin operasi gelap lewat jalur atensi internal.

Berikut detail temuan teknis utama beserta alur kejahatan yang berhasil dibongkar:

  • Empat Tersangka Utama: Penyidik nentuin empat tersangka, yaitu Jenderal LSP (mantan Kapolri/pemberi perintah), SU (eks Kadivtik/Dewan Penasihat Monitoring Center), EH (Plt Kabagmon periode 2024–2025), dan AS (Plt Kabagmon periode 2025–2026/eksekutor perintah dan penghapus data).
  • 5 Tahapan Modus Operandi: Kejahatan ngebentuk lima tahap, yaitu perintah penyadapan, provisioning oleh tim Technical Supporting Unit (TSU) yang memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa verifikasi, pelaksanaan penyadapan via sistem LIMS dan PLX, pelaporan ke user (Jenderal LSP), sampai penghapusan data (voice dan log) beserta pembubaran grup WhatsApp.
  • Penyimpangan Jalur B (Jalur Atensi Internal): Praktik ini beda banget sama Jalur A (Jalur Resmi) yang sesuai Perkap No. 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Jalur B berjalan tanpa surat permohonan, tanpa laporan polisi, dan tanpa penetapan pengadilan, cuma bermodal perintah lisan atau pesan WhatsApp yang digunain buat menyampaikan perintah.
  • Deretan Korban Penyadapan: Target operasi gelap ini nyasar Presiden RI, lingkar Istana, menteri, anggota Komisi III DPR beserta keluarga, elit partai politik, Gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, hingga aktivis dan mahasiswa.


Tuntutan Jeratan Pasal Makar & Sidang Kode Etik

Dalam rapat kerja DPR ini, menimbulkan desakan keras biar para pelaku nggak cuma dijerat pasal akses ilegal biasa. Anggota dewan ngedorong penegakan hukum paling tegas biar bikin jera oknum-oknom yang terlibat.

Bukan Sekadar UU ITE, Komisi III Minta Pasal Makar & Hukuman Mati

Anggota Komisi III kayak Safaruddin (PDIP), Beni Kabur Harman (Demokrat), Ahmad Sahroni (NasDem), dan Nazaruddin Dek Gam (PAN) negasin kalau tindakan menyadap Presiden RI adalah persiapan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional (makar).

Tindakan tersangka dianggap bukan sekadar pelanggaran UU ITE biasa, melainkan konspirasi politik berskala besar.

DPR menyoroti berbagai aktivitas gelap tersangka yang mencakup pemantauan ilegal, profiling, doxing, pembentukan opini media sosial, hingga penggalangan dana bisnis ilegal dan sabotase kebijakan pemerintah buat ngeruntuhin stabilitas negara.

Makanya, DPR ngedorong nerapin Pasal 160 dan Pasal 191 KUHP terkait pidana makar terhadap keamanan negara dengan ancaman pidana mati.

Komisi III DPR juga nuntut bongkar siapa end-user utama serta dalang intelektual di balik Jenderal LSP. Polri didesak koordinasi bareng PPATK buat nelusurin alokasi dan sumber dana operasional penyadapan tersebut.

Desakan Pecat dan Uji Kode Etik Segera

Komisi III DPR ngedesak sidang kode etik buat Jenderal LSP dan komplotannya digelar minggu ini juga. Safaruddin bahkan negasin pentingnya menindak tegas pemimpin komplotan terlebih dahulu, "kepalanya dulu disidangkan minggu ini", biar martabat institusi bisa dipulihin.

DPR juga nuntut ngebatalin kenaikan pangkat luar biasa bagi pihak-pihak yang terlibat konspirasi. Seluruh perangkat pengawasan ilegal harus dihentikan seketika, lalu alat sadap dan data sadapan diaudit total oleh otoritas independen.

Sikap Tegas Kapolri Suyudi Ari Seto & Komitmen "Polri Bersama Masyarakat"

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto ngejawab tuntutan DPR dengan komitmen nuntasin kasus secara profesional, objektif, dan akuntabel. Beliau negasin kalau kehormatan institusi nggak dibangun dengan menutupi kesalahan.

Progres hukum Bareskrim Polri saat ini udah ngeriksa 28 saksi dan 6 ahli, yang terdiri dari 2 ahli IT dan 4 ahli pidana. Saksi yang diperiksa nyakup 24 personel internal Polri, 3 saksi provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta 1 saksi vendor sistem penyadapan.

Penyidik juga nyita barang bukti berupa 15 HP, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 CPU PC laptop, 1 modem, serta log data penyadapan. Kepolisian terus ngerangkai puzzle petunjuk dugaan pidana makar bareng Bareskrim Polri.

Penanganan perkara ini nerapin slogan Polri Bersama Masyarakat yang ngebawa tiga nilai utama, yaitu Integritas, Soliditas, dan Sinergitas. Komitmen Polri Inline ini jadi pijakan utama Polri buat tunduk pada hukum, menjaga kedaulatan negara, dan ngelindungin hak seluruh rakyat Indonesia.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...