Search

Usut Indikasi Makar Penyadapan Presiden Prabowo, Pemerintah Pastikan Stabilitas Nasional Terkendali

Jakarta, keadilan.co.id, - Tipidsiber Bareskrim Polri ngebongkar skandal besar terkait operasi penyadapan ilegal yang nyasar pucuk pimpinan nasional pada awal November 2026. Kasus Indikasi Makar Penyadapan Presiden Prabowo ini langsung ngebikin geger publik karena ngelibatin oknum perwira tinggi kepolisian kelas atas. 

Pengungkapan ini berawal dari penemuan aktivitas intersepsi ilegal sepanjang 2025 sampai 2026 yang ngerusak privasi pejabat negara hingga pimpinan lembaga publik. Langkah hukum tegas langsung diambil demi ngelindungi keamanan kepemimpinan nasional dari ancaman sabotase politik internal. 

Tapi gimana sih skenario di balik layar sampai perangkat canggih milik negara bisa berpindah tangan ke kediaman pribadi oknum? Ini dia rincian penyidikan resminya.

Pengusutan Kasus dan Penetapan Tersangka Utama

Penegakan hukum atas penyalahgunaan wewenang di tingkat perwira tinggi kepolisian ini jadi ujian krusial demi ngebangun kembali kepercayaan publik. Keterlibatan mantan pejabat penting ngebikin pengusutan kasus ini disorot tajam biar nggak ada persepsi kekebalan hukum buat siapapun. 

Penyidikan Tipidsiber Bareskrim Polri ngebuka fakta bahwa tindakan illegal tapping ini ngejalanin intersepsi tanpa surat perintah resmi maupun Laporan Polisi (LP) sejak 2025 sampai 2026. Pada Oktober 2026, para pelaku sempat ngelakuin upaya penghapusan barang bukti elektronik demi nutupin jejak kejahatan. 

Target operasi ilegal ini luas banget, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, menteri, pimpinan parpol, ormas, media massa, LSM, sampai pengusaha. 

Atas tindakan pengkhianatan tersebut, penyidik nerbitin persangkaan pasal berlapis, yaitu Pasal 258 (ancaman 10 tahun) dan Pasal 332 (ancaman 6 tahun) KUHP baru, serta Pasal 32 UU ITE (ancaman 8 tahun). Total akumulasi ancaman pidana buat para tersangka bisa nembus 24 tahun penjara. 

Berikut detail tersangka utama dan perannya berdasarkan penyidikan resmi Bareskrim Polri:

1. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo (LSP). Mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang diduga ngasih perintah penyadapan ilegal serta ngarahin penghapusan barang bukti.

2. Irjen Pol Arisonta Nasution (ASN). Mantan Kadiv Hukum Polri dan mantan calon ajudan presiden yang diduga mengendalikan perangkat IT dan sistem penyadapan dari kediaman pribadinya.

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). Perwira tinggi yang diduga ikut menyimpan dan ngejalanin perangkat sadap ilegal di kediaman pribadinya.

4. Irjen Pol Slamet Uliandi (SU). Perwira tinggi Polri yang turut diperiksa secara intensif sebagai saksi kunci dalam operasi ilegal ini.

Penyidikan internal juga ngendus keterlibatan hingga 11 sampai 12 perwira tinggi (Pati) Polri yang ikut diperiksa atau tersangkut dalam pusaran skandal ini. Langkah hukum ini diniatin buat memutus tentakel jaringan "Geng Solo" atau "Geng Sigit" yang mencoba ngebentuk negara dalam negara. 

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin ngejelasin bahwa pengungkapan ini ngebuktiin komitmen tegas kepolisian tanpa pandang bulu. Plt Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana juga negasin bahwa tindakan penyelewengan ini murni perbuatan oknum, bukan kebijakan resmi institusi Polri. 

Pengungkapan skandal kelas berat di lingkaran dalam Istana ini tentu ngundang reaksi keras langsung dari sang Kepala Negara.

Reaksi Pemerintah dan Jaminan Stabilitas Nasional

Presiden Prabowo Subianto nyatain marah besar dan kecewa berat usai ngedenger kabar pengkhianatan dari oknum di lingkaran dekat Istana. Ketegasan Presiden langsung diwujudin lewat langkah administratif cepat dan penataan ulang struktur keamanan. 

Presiden Prabowo ngambil tindakan tegas dengan mencopot Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan mengangkat Letjen Ario Windutomo sebagai penggantinya. 

Langkah ini diambil agar proses hukum di kepolisian bisa berjalan objektif tanpa ada intervensi kekuasaan. Pemerintah nerapin strategi simultan lewat tiga jalur penanganan:
  • Jalur Hukum. Ditangani langsung oleh Tipidsiber Bareskrim Polri dengan pendekatan scientific evidence.
  • Jalur Etika. Diproses oleh Propam Polri di bawah pengawasan ketat Inspektorat Pengawas Umum (Irwasum) Polri.
  • Jalur Administratif. Pencopotan jabatan struktural di Istana Kepresidenan.

Plt Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana negasin bahwa pemerintah berkomitmen 1000% ngusut tuntas skandal ini sampai terang benderang. 

Kurnia juga ngasih jaminan bahwa situasi keamanan nasional di seluruh wilayah Indonesia 100% tetap terkendali dan pelayanan publik kepolisian berjalan normal tanpa hambatan. 

Pemerintah udah masang benteng stabilitas yang kokoh, tapi analisis soal ancaman makar dan pembajakan alat negara tetap penting banget buat dibedah.

Analisis Indikasi Makar dan Penyalahgunaan Alat Negara

Penyalahgunaan perangkat negara buat ngintip komunikasi pimpinan tertinggi nimbulin ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Tindakan serampangan ini berpotensi ngebentuk negara dalam negara yang ngerusak tatanan demokrasi.

Operasi Penyadapan dan Penggunaan Alat Khusus

Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Yusril Ihza Mahendra, serta pengamat politik dan militer Dr. Selamat Ginting ngebaca adanya keterkaitan kuat antara operasi sadap ilegal ini dengan indikasi makar atau gerakan sabotase politik. 

Penyadapan terhadap Presiden, menteri, dan ketua umum parpol dinilai sebagai upaya penekanan politik secara terselubung alias blackmailing. 

Peralatan sadap berteknologi tinggi berbiaya triliunan rupiah milik negara (seperti sistem LIMS, Pegasus, hingga Predator) yang seharusnya disimpan di Mabes Polri, justru dipindahin secara ilegal ke rumah-rumah pribadi perwira tinggi. 

Sistem LIMS yang berfungsi sebagai hub perantara disalahgunain buat ngelakuin intersepsi nomor seluler GSM milik pejabat publik hingga ketua umum parpol. 

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis dan Selamat Ginting menilai fenomena ini mirip dengan skenario kudeta merangkak buat merongrong kepemimpinan nasional. 

Biar sobat keadilan mudah dan jelas pahamin perbedaan antara prosedur resmi dan pelanggaran yang terjadi, berikut tabel perbandingan teknis penyadapan berdasarkan Perkap No. 5 Tahun 2010:

Parameter

Penyadapan Legal (Lawful Interception)

Penyadapan Ilegal (Unlawful Tapping)

Dasar Hukum

Ada laporan polisi (LP) dan surat perintah penyidikan resmi

Tanpa LP, tanpa surat perintah, melawan hukum

Lokasi Alat

Pusat pemantauan resmi institusi (Mabes Polri)

Dipindahin ke kediaman pribadi oknum perwira

Tujuan Operasi

Penyelidikan tindak pidana (terorisme, narkoba)

Kepentingan pribadi, politik, dan manuver kekuasaan

Perlakuan Bukti

Dijaga kerahasiaannya buat pembuktian di sidang

Diupayakan buat dihapus/diberangus demi nutupin jejak


Pembongkaran modus penyalahgunaan alat khusus ini ngedorong pemerintah dan kepolisian ngambil langkah pembersihan internal secara besar-besaran.

Langkah Bersih-Bersih Internal dan Penataan Regulasi Kepolisian

Momentum desigitisasi atau pembersihan anasir bermasalah jadi langkah krusial buat nguatin kembali citra dan profesionalisme Polri. Pembenahan internal ini dibutuhin banget biar institusi penegak hukum kembali dipercaya penuh oleh rakyat. 

Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto langsung ngelakuin mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 88 hingga 264 Pati dan Pamen. Langkah tegas ini diambil buat memutus jaringan pengaruh lama "Geng Sigit" serta ngebikin struktur komando kembali solid. 

Penerapan merit system dalam birokrasi kepolisian harus ditegakkan secara ketat agar posisi strategis nggak diberikan cuma karena kedekatan personal. Penguatan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Komisi III DPR juga dibutuhin banget biar fungsi kontrol berjalan optimal dan transparan. 

Pengesahan regulasi baru seperti RUU Spionase dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) jadi kebutuhan mendesak buat ngebentengin negara dari kejahatan siber internal. 

Lembaga seperti BSSN juga perlu diberi wewenang lebih buat menata dan menindak tegas penggunaan aplikasi unlawful. 

Skandal ini harus jadi titik balik agar Polri tumbuh jadi lembaga yang makin kuat, transparan, profesional, dan murni mengabdi buat rakyat Indonesia.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...