Jakarta, keadilan.co.id, – Kursi Wakil Presiden resmi kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.
Surat pengunduran diri Gibran diserahkan
kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu, 11
November 2026. Sehari kemudian, surat yang sama diserahkan Gibran kepada
pimpinan MPR di Gedung MPR, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad
Muzani membenarkan telah menerima surat tersebut dan memastikan lembaganya
segera memprosesnya sesuai konstitusi.
Berdasarkan mekanisme konstitusi, setelah
jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk
menetapkan Wakil Presiden definitif. Proses itu nggak berjalan otomatis. MPR
terlebih dahulu memproses surat pengunduran diri, lalu Presiden Prabowo
Subianto wajib mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR.
Pengajuan dua nama itu menjadi tahap kunci.
Setelah menerima surat permintaan dari MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari
untuk mengajukan dua nama calon. Dua nama tersebut kemudian akan dipilih MPR
dalam sidang untuk menentukan satu nama sebagai Wakil Presiden definitif hingga
akhir masa jabatan 2024-2029.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa nggak ada jabatan
Pelaksana Tugas Wakil Presiden dalam kondisi ini. Kursi Wakil Presiden
dinyatakan kosong sambil menunggu proses pemilihan di MPR selesai. Selama masa
kekosongan, roda pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden
Prabowo Subianto.
Pengunduran diri Gibran dilakukan setelah
Mahkamah Agung resmi membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan
penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Putusan itu disebut berkaitan dengan
persoalan pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional. Gibran sendiri
menyampaikan pengunduran diri secara langsung kepada Presiden dan pimpinan MPR.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom)
Syahganda Nainggolan memastikan pengunduran diri Gibran nggak akan mengganggu
stabilitas jalannya pemerintahan. Dalam wawancara di Liputan 6 SCTV dan program
One on One tvOne, Syahganda menyebut pemerintah tetap solid dan fokus pada
agenda penegakan hukum, termasuk pengusutan kasus dugaan penyadapan yang
menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Syahganda juga membantah narasi yang menyebut
Prabowo menyuruh Gibran untuk melakukan perlawanan atau fight. Menurut
Syahganda, pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang benar dalam persoalan tersebut.
Ia meminta publik nggak berspekulasi soal arah politik pasca mundurnya Gibran.
Kini, perhatian publik tertuju ke dua agenda
besar. Pertama, penyidikan Polri atas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden
Prabowo dan sejumlah tokoh. Kedua, proses konstitusional di MPR untuk mengisi
kekosongan kursi Wakil Presiden. Kedua agenda itu dinilai akan menentukan
stabilitas politik nasional dalam beberapa pekan ke depan.
MPR dijadwalkan menggelar rapat pimpinan
untuk membahas tahapan lanjutan, termasuk surat resmi kepada Presiden soal
pengajuan dua nama calon.
Pemerintah memastikan akan menyampaikan perkembangan resmi begitu ada tahapan yang dapat dibuka ke publik. Hingga berita ini diterbitkan, MPR belum mengumumkan jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden.
.png)
AMH
0 Komentar