Search

Gibran Mundur, MPR Punya 60 Hari Pilih Wapres Baru

Jakarta, keadilan.co.id, – Kursi Wakil Presiden resmi kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.

Surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu, 11 November 2026. Sehari kemudian, surat yang sama diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR di Gedung MPR, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan telah menerima surat tersebut dan memastikan lembaganya segera memprosesnya sesuai konstitusi.

Berdasarkan mekanisme konstitusi, setelah jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif. Proses itu nggak berjalan otomatis. MPR terlebih dahulu memproses surat pengunduran diri, lalu Presiden Prabowo Subianto wajib mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR.

Pengajuan dua nama itu menjadi tahap kunci. Setelah menerima surat permintaan dari MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon. Dua nama tersebut kemudian akan dipilih MPR dalam sidang untuk menentukan satu nama sebagai Wakil Presiden definitif hingga akhir masa jabatan 2024-2029.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa nggak ada jabatan Pelaksana Tugas Wakil Presiden dalam kondisi ini. Kursi Wakil Presiden dinyatakan kosong sambil menunggu proses pemilihan di MPR selesai. Selama masa kekosongan, roda pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pengunduran diri Gibran dilakukan setelah Mahkamah Agung resmi membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Putusan itu disebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional. Gibran sendiri menyampaikan pengunduran diri secara langsung kepada Presiden dan pimpinan MPR.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan memastikan pengunduran diri Gibran nggak akan mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan. Dalam wawancara di Liputan 6 SCTV dan program One on One tvOne, Syahganda menyebut pemerintah tetap solid dan fokus pada agenda penegakan hukum, termasuk pengusutan kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Syahganda juga membantah narasi yang menyebut Prabowo menyuruh Gibran untuk melakukan perlawanan atau fight. Menurut Syahganda, pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang benar dalam persoalan tersebut. Ia meminta publik nggak berspekulasi soal arah politik pasca mundurnya Gibran.

Kini, perhatian publik tertuju ke dua agenda besar. Pertama, penyidikan Polri atas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Kedua, proses konstitusional di MPR untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden. Kedua agenda itu dinilai akan menentukan stabilitas politik nasional dalam beberapa pekan ke depan.

MPR dijadwalkan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tahapan lanjutan, termasuk surat resmi kepada Presiden soal pengajuan dua nama calon.

Pemerintah memastikan akan menyampaikan perkembangan resmi begitu ada tahapan yang dapat dibuka ke publik. Hingga berita ini diterbitkan, MPR belum mengumumkan jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...