Jakarta, keadilan.co.id, - Kekosongan kursi Wakil Presiden kini masuk babak penentuan. Setelah Gibran Rakabuming Raka resmi undur diri pada 12 Nov 2026, perhatian publik langsung tertuju pada satu pertanyaan, kapan penggantinya dipilih, dan bagaimana mekanismenya.
Jawabannya bukan lagi sekadar spekulasi nama.
Mekanisme pengisian jabatan ini sudah diatur jelas dalam konstitusi, dan kini
sudah ada tanggal-tanggal kunci yang harus diperhatikan.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian memilih salah satu dari dua nama tersebut melalui sidang.
Prabowo Punya 14 Hari Ajukan 2 Nama Cawapres, MPR Siap Gelar Sidang 2 Desember 2026
Aturan ini penting karena menempatkan posisi presiden sebagai pengusul, bukan penentu akhir. Presiden mengajukan, MPR yang memutuskan. Dengan begitu, prosesnya bukan sekadar penunjukan, melainkan pemilihan melalui lembaga perwakilan.
Saat jumpa pers, MPR meminta Prabowo
menyerahkan dua nama tersebut dalam waktu 14 hari. Tenggat ini menjadi penanda
awal bahwa proses nggak boleh berlarut-larut. Publik pun kini menunggu, nama
apa yang sebenarnya ada di kantong presiden.
Di sisi lain, ada tenggat yang lebih besar.
Sesuai konstitusi, MPR harus menggelar sidang pemilihan paling lambat 60 hari
setelah kekosongan terjadi, yaitu paling lambat 11 Januari 2027. Tenggat 60
hari ini adalah batas akhir konstitusional, sementara tenggat 14 hari adalah
permintaan MPR agar pengusulan nama segera dilakukan.
Lalu, kapan sidangnya digelar? MPR
menjadwalkan Sidang Paripurna untuk menentukan Wakil Presiden pada 2 Desember
2026. Jadwal ini menunjukkan bahwa MPR ingin bergerak cepat, nggak menunggu
hingga batas akhir Januari.
Rangkaian proses ini sudah dimulai sejak
sehari setelah pengunduran diri. Pada 13 November 2026, Prabowo mengumpulkan
ketua-ketua partai koalisi di Istana Bogor untuk membahas pengisian kursi yang
kosong. Di hari yang sama, MPR menggelar rapat gabungan untuk menindaklanjuti
kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pertemuan itu menjadi sinyal bahwa proses
berjalan dalam dua jalur sekaligus, jalur politik di Istana dan jalur
kelembagaan di MPR. Jalur politik membahas siapa yang layak diusulkan,
sedangkan jalur kelembagaan menyiapkan mekanisme sidang agar sah secara
konstitusional.
Bagi publik, yang terpenting kini bukan lagi
menebak-nebak nama, melainkan memahami alurnya. Pertama, presiden mengajukan
dua nama. Kedua, MPR menggelar sidang dan memilih satu nama. Ketiga, Wakil
Presiden terpilih dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Dengan jadwal yang sudah ditetapkan,
spekulasi nama pada akhirnya akan berakhir pada satu momen, saat dua nama resmi
diserahkan dan sidang MPR digelar. Sampai momen itu tiba, semua nama yang
beredar masih sebatas usulan partai, analisis pengamat, dan rumor politik.
Kini, bola ada di tangan presiden. Waktu 14 hari yang diminta MPR menjadi ujian pertama, apakah proses ini akan berjalan cepat dan tertib, atau kembali dipenuhi tarik-menarik politik.
.png)
AMH
0 Komentar