Search

Cawapres Pengganti Gibran dari Partai Koalisi Berisiko Picu Kecemburuan, Ini Alasannya

Jakarta, keadilan.co.id – Di tengah ramainya bursa nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, ada satu peringatan yang jarang dibahas tetapi justru paling menentukan, jangan sampai pilihan presiden malah memecah koalisinya sendiri.

Peringatan itu datang dari Andika. Ia menilai pemilihan calon wakil presiden yang berasal dari partai koalisi berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara partai-partai pendukung. Alasannya sederhana, tetapi dampaknya bisa panjang.

Jika satu partai merasa diistimewakan karena kadernya dipilih, partai lain bisa merasa dinomorduakan. Jika satu partai merasa jasanya lebih besar tetapi nggak dipilih, rasa kecewa itu bisa berubah menjadi persaingan dan ketidakpuasan dalam koalisi.

Karena itu, Andika menilai penentuan sosok cawapres perlu mempertimbangkan keseimbangan politik serta menjaga soliditas antarpartai koalisi. Bukan sekadar siapa yang paling layak secara individu, tetapi siapa yang paling aman untuk kebersamaan.

Dilema ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi yang nggak mudah. Pilih siapa pun, selalu ada yang merasa kurang puas. Nggak pilih siapa pun dari koalisi, muncul pertanyaan lain, kenapa partai pendukung nggak dianggap cukup layak.

Gambaran dilema itu terlihat dari sikap partai-partai koalisi saat ini. Golkar dan Demokrat memilih menyerahkan keputusan kepada Prabowo. Demokrat bahkan disebut nggak mengajukan calon. PAN nggak mengajukan nama dan memberi sinyal dukungan kepada kader Gerindra.

Sikap menahan diri ini bisa dibaca dalam dua arah. Pertama, sebagai bentuk penghormatan kepada presiden sebagai pemegang hak mengusulkan dua nama ke MPR. Kedua, sebagai strategi aman, yaitu dengan nggak mengajukan berarti nggak kalah, dan nggak memicu gesekan terbuka dengan partai lain.

Berbeda dengan partai yang menahan diri, PDIP dan PKB tampil lebih aktif. PDIP menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung masuk radar. PKB disebut menginginkan Muhaimin Iskandar, meski di sisi lain PKB juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

Kondisi ini membuat peta koalisi terlihat nggak seragam. Ada yang mendorong nama, ada yang menunggu, dan juga ada yang menyerahkan. Dalam situasi seperti ini, keputusan presiden akan selalu dibaca sebagai sinyal keberpihakan, bukan sekadar keputusan teknis.

Jika Prabowo memilih kader dari satu partai koalisi, partai lain bisa bertanya, kenapa bukan kami? Jika Prabowo memilih dari luar koalisi, partai koalisi bisa bertanya, kenapa kami nggak cukup dipercaya? Jika Prabowo memilih dari partainya sendiri, Gerindra, partai lain bisa menilai presiden lebih mengutamakan lingkaran terdekatnya.

Di sinilah pentingnya pesan pengamat lain yang menyebut calon wapres harus bisa diterima semua pihak. Calon yang bisa diterima semua pihak bukan berarti calon yang disukai semua pihak secara sempurna, tetapi calon yang nggak memicu penolakan keras dari pihak mana pun.

Pada akhirnya, ujian sesungguhnya bagi Prabowo bukan saat mengumumkan dua nama ke MPR. Ujian sesungguhnya adalah sehari setelah pengumuman itu, ketika semua partai harus tetap merasa dihargai, tetap solid, dan tetap mau bekerja bersama.

Jika presiden berhasil menjaga keseimbangan itu, kursi wapres yang sempat kosong justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat koalisi. Namun, jika keseimbangan itu gagal dijaga, kursi yang terisi bisa terasa lebih berisiko daripada kursi yang kosong.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...