Jakarta, keadilan.co.id – Di tengah ramainya bursa nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, ada satu peringatan yang jarang dibahas tetapi justru paling menentukan, jangan sampai pilihan presiden malah memecah koalisinya sendiri.
Peringatan itu datang dari Andika. Ia menilai
pemilihan calon wakil presiden yang berasal dari partai koalisi berpotensi
menimbulkan kecemburuan di antara partai-partai pendukung. Alasannya sederhana,
tetapi dampaknya bisa panjang.
Jika satu partai merasa diistimewakan karena
kadernya dipilih, partai lain bisa merasa dinomorduakan. Jika satu partai
merasa jasanya lebih besar tetapi nggak dipilih, rasa kecewa itu bisa berubah
menjadi persaingan dan ketidakpuasan dalam koalisi.
Karena itu, Andika menilai penentuan sosok
cawapres perlu mempertimbangkan keseimbangan politik serta menjaga soliditas
antarpartai koalisi. Bukan sekadar siapa yang paling layak secara individu,
tetapi siapa yang paling aman untuk kebersamaan.
Dilema ini menempatkan Presiden Prabowo
Subianto pada posisi yang nggak mudah. Pilih siapa pun, selalu ada yang merasa
kurang puas. Nggak pilih siapa pun dari koalisi, muncul pertanyaan lain, kenapa
partai pendukung nggak dianggap cukup layak.
Gambaran dilema itu terlihat dari sikap
partai-partai koalisi saat ini. Golkar dan Demokrat memilih menyerahkan
keputusan kepada Prabowo. Demokrat bahkan disebut nggak mengajukan calon. PAN nggak mengajukan nama dan memberi sinyal dukungan kepada kader Gerindra.
Sikap menahan diri ini bisa dibaca dalam dua
arah. Pertama, sebagai bentuk penghormatan kepada presiden sebagai pemegang hak
mengusulkan dua nama ke MPR. Kedua, sebagai strategi aman, yaitu dengan nggak mengajukan
berarti nggak kalah, dan nggak memicu gesekan terbuka dengan partai lain.
Berbeda dengan partai yang menahan diri, PDIP
dan PKB tampil lebih aktif. PDIP menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung masuk
radar. PKB disebut menginginkan Muhaimin Iskandar, meski di sisi lain PKB juga
menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.
Kondisi ini membuat peta koalisi terlihat nggak seragam. Ada yang mendorong nama, ada yang menunggu, dan juga ada yang
menyerahkan. Dalam situasi seperti ini, keputusan presiden akan selalu dibaca
sebagai sinyal keberpihakan, bukan sekadar keputusan teknis.
Jika Prabowo memilih kader dari satu partai
koalisi, partai lain bisa bertanya, kenapa bukan kami? Jika Prabowo memilih
dari luar koalisi, partai koalisi bisa bertanya, kenapa kami nggak cukup
dipercaya? Jika Prabowo memilih dari partainya sendiri, Gerindra, partai lain
bisa menilai presiden lebih mengutamakan lingkaran terdekatnya.
Di sinilah pentingnya pesan pengamat lain
yang menyebut calon wapres harus bisa diterima semua pihak. Calon yang bisa
diterima semua pihak bukan berarti calon yang disukai semua pihak secara
sempurna, tetapi calon yang nggak memicu penolakan keras dari pihak mana pun.
Pada akhirnya, ujian sesungguhnya bagi
Prabowo bukan saat mengumumkan dua nama ke MPR. Ujian sesungguhnya adalah
sehari setelah pengumuman itu, ketika semua partai harus tetap merasa dihargai,
tetap solid, dan tetap mau bekerja bersama.
Jika presiden berhasil menjaga keseimbangan itu, kursi wapres yang sempat kosong justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat koalisi. Namun, jika keseimbangan itu gagal dijaga, kursi yang terisi bisa terasa lebih berisiko daripada kursi yang kosong.
.png)
AMH
0 Komentar