Search

Syahganda Ungkap Prabowo Dikhianati Listyo Sigit

Jakarta, keadilan.co.id, – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengungkap kondisi Presiden Prabowo Subianto setelah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Syahganda, Presiden merasa syok dan dikhianati.

Pengakuan itu disampaikan Syahganda dalam wawancara yang tayang di Liputan 6 SCTV dan program One on One tvOne. Ia menceritakan pertemuannya dengan Prabowo selama sekitar dua jam di Widya Chandra, sehari setelah penangkapan Listyo Sigit Prabowo. Dalam pertemuan itu, kata Syahganda, Prabowo menunjukkan sikap hati-hati sekaligus kekecewaan mendalam.

"Presiden merasa dikhianati. Air susu dibalas air tuba," ujar Syahganda menggambarkan suasana pertemuan tersebut, merujuk pada loyalitas yang selama ini diberikan Prabowo kepada Listyo Sigit Prabowo.

Syahganda menyebut Prabowo sempat mempertimbangkan pergantian Kapolri sebelum kasus ini mencuat, tetapi akhirnya tetap mempertahankan Listyo Sigit Prabowo. Keputusan itu, menurut Syahganda, membuat kabar dugaan penyadapan terasa semakin berat bagi Presiden.

Kasus dugaan penyadapan ini diungkap Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026. Polri menetapkan tiga anggota kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara lainnya. Salah satu tersangka berinisial LSP, yang identik dengan Listyo Sigit Prabowo.

Selain Presiden, sasaran dugaan penyadapan disebut meliputi pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan. Polri menyebut penyadapan dilakukan tanpa prosedur dan melibatkan perwira tinggi. Proses penyidikan masih berjalan dan Polri menegaskan baru menetapkan tiga nama tersebut sebagai tersangka.

Dalam kesempatan yang sama, Syahganda menegaskan komitmen pemerintah bahwa nggak ada pihak yang kebal hukum. Ia menyebut penangkapan seorang jenderal yang diduga melakukan penyadapan terhadap pihak yang dicurigai melakukan makar menjadi bukti bahwa hukum berlaku untuk semua orang.

Syahganda juga mengaitkan dinamika ini dengan mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pengunduran diri Gibran nggak akan mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo. Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi.

Syahganda juga membantah narasi yang menyebut Prabowo menyuruh Gibran untuk melakukan perlawanan atau fight. Menurut Syahganda, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang benar dalam persoalan tersebut.

Di sisi lain, Syahganda mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan mendukung Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan. Ia menyebut Presiden kini menelusuri pihak yang diduga menggunakan hasil sadapan tersebut.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan Polri dan langkah MPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Syahganda memastikan pemerintah akan menyampaikan perkembangan resmi begitu ada informasi yang dapat dibuka ke publik. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah menegaskan seluruh proses akan berjalan sesuai hukum yang berlaku.

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...