Jakarta, keadilan.co.id, – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengungkap kondisi Presiden Prabowo Subianto setelah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Syahganda, Presiden merasa syok dan dikhianati.
Pengakuan itu disampaikan Syahganda dalam
wawancara yang tayang di Liputan 6 SCTV dan program One on One tvOne. Ia
menceritakan pertemuannya dengan Prabowo selama sekitar dua jam di Widya
Chandra, sehari setelah penangkapan Listyo Sigit Prabowo. Dalam pertemuan itu,
kata Syahganda, Prabowo menunjukkan sikap hati-hati sekaligus kekecewaan
mendalam.
"Presiden merasa dikhianati. Air susu
dibalas air tuba," ujar Syahganda menggambarkan suasana pertemuan
tersebut, merujuk pada loyalitas yang selama ini diberikan Prabowo kepada
Listyo Sigit Prabowo.
Syahganda menyebut Prabowo sempat
mempertimbangkan pergantian Kapolri sebelum kasus ini mencuat, tetapi akhirnya
tetap mempertahankan Listyo Sigit Prabowo. Keputusan itu, menurut Syahganda,
membuat kabar dugaan penyadapan terasa semakin berat bagi Presiden.
Kasus dugaan penyadapan ini diungkap
Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026. Polri menetapkan tiga anggota
kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal,
penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap nomor telepon Presiden
Prabowo serta sejumlah pejabat negara lainnya. Salah satu tersangka berinisial
LSP, yang identik dengan Listyo Sigit Prabowo.
Selain Presiden, sasaran dugaan penyadapan
disebut meliputi pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga
wartawan. Polri menyebut penyadapan dilakukan tanpa prosedur dan melibatkan
perwira tinggi. Proses penyidikan masih berjalan dan Polri menegaskan baru
menetapkan tiga nama tersebut sebagai tersangka.
Dalam kesempatan yang sama, Syahganda
menegaskan komitmen pemerintah bahwa nggak ada pihak yang kebal hukum. Ia
menyebut penangkapan seorang jenderal yang diduga melakukan penyadapan terhadap
pihak yang dicurigai melakukan makar menjadi bukti bahwa hukum berlaku untuk
semua orang.
Syahganda juga mengaitkan dinamika ini dengan
mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pengunduran diri
Gibran nggak akan mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo. Gibran
diketahui telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan
kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian
menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Syahganda juga membantah narasi yang menyebut
Prabowo menyuruh Gibran untuk melakukan perlawanan atau fight. Menurut
Syahganda, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan
Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang benar dalam persoalan tersebut.
Di sisi lain, Syahganda mengajak masyarakat
untuk menjaga persatuan dan mendukung Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan.
Ia menyebut Presiden kini menelusuri pihak yang diduga menggunakan hasil
sadapan tersebut.
Publik kini menunggu perkembangan penyidikan
Polri dan langkah MPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Syahganda memastikan pemerintah akan
menyampaikan perkembangan resmi begitu ada informasi yang dapat dibuka ke
publik. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah menegaskan seluruh proses akan
berjalan sesuai hukum yang berlaku.
.png)
AMH
0 Komentar