![]() |
Dalam hukum Indonesia, pengadilan tetap wajib memeriksa dan memutus perkara walaupun hukumnya nggak ada atau kurang jelas. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 melarang pengadilan menolak perkara karena alasan tersebut. Pasal 5 ayat (1) juga mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
Keadaan yang biasanya memerlukan rechtsvinding
Nggak ada aturan yang langsung mengatur perkara
Ini disebut kekosongan hukum (rechtsvacuum). Peristiwa yang diajukan nggak tercakup secara langsung dalam aturan tertulis yang ditemukan. Hakim perlu mencari sumber dan prinsip hukum yang dapat memberi jawaban.
Dalam perkara perdata, penalaran seperti analogi atau pengkonkretan norma mungkin relevan, selama metode tersebut dibolehkan dan alasannya dapat dijelaskan.
Mahkamah Agung membedakan penggunaan interpretasi untuk norma yang kabur dari konstruksi hukum ketika aturan nggak ada atau nggak bisa langsung diterapkan.
Aturannya ada, tetapi maknanya kabur atau memiliki beberapa tafsir
Misalnya, aturan memakai istilah yang maknanya bergantung pada konteks, atau rumusannya dapat dibaca dengan lebih dari satu cara. Hakim perlu menentukan tafsir yang sesuai dengan bahasa aturan, hubungannya dengan ketentuan lain, tujuan aturan, serta fakta perkara.
Di sini rechtsvinding terutama dilakukan melalui penafsiran, bukan dengan menganggap bahwa nggak ada aturan.
Aturan yang relevan tampak bertentangan
Konflik dapat terjadi antara dua aturan yang sama-sama tampak relevan, atau antara aturan yang lebih tinggi dan aturan yang lebih rendah. Hakim perlu memeriksa hubungan dan ruang lingkup masing-masing aturan, lalu menyelaraskannya sesuai tata hukum yang berlaku.
Asas seperti lex superior dan lex specialis dapat membantu, tetapi nggak boleh dipakai secara otomatis tanpa memastikan bahwa aturan-aturan tersebut memang mengatur persoalan dan hubungan yang sama.
Jika yang dipersoalkan adalah konstitusionalitas undang-undang atau keabsahan peraturan di bawah undang-undang, jalur pengujian oleh lembaga yang berwenang mungkin diperlukan.
Norma menggunakan standar terbuka yang perlu diterapkan pada fakta
Kata atau konsep seperti itikad baik, kepatutan, kewajaran, atau kepentingan umum bisa memerlukan konkretisasi. Hakim harus menilai perilaku dan keadaan yang terbukti, kemudian menjelaskan bagaimana standar hukum itu diterapkan.
Ini nggak selalu berarti ada kekosongan hukum: normanya mungkin sudah tersedia, tetapi sengaja dirumuskan secara umum agar dapat digunakan dalam berbagai keadaan.
Perkembangan keadaan membuat cakupan aturan perlu ditentukan
Perubahan teknologi atau praktik sosial dapat menimbulkan pertanyaan apakah suatu peristiwa termasuk dalam cakupan aturan yang sudah ada.
Hakim dapat menafsirkan norma dalam konteks perkara, tetapi perubahan zaman saja nggak otomatis memberi kewenangan untuk mengabaikan bunyi dan batas aturan. Penafsiran tetap harus memiliki pijakan pada hukum yang berlaku.
Fakta terbukti, tetapi kualifikasi hukumnya belum jelas
Kadang-kadang para pihak nggak banyak berselisih tentang apa yang terjadi, tetapi berselisih tentang hubungan hukum atau kategori yang tepat, misalnya apakah suatu hubungan memenuhi unsur perjanjian tertentu atau apakah tindakan termasuk dalam konsep hukum yang digunakan suatu pasal.
Hakim perlu mengualifikasi fakta dan menentukan norma yang tepat sebelum menerapkannya.
Kapan rechtsvinding nggak perlu diperluas?
Jika aturan yang sah dan berlaku sudah jelas mencakup fakta perkara, hakim pada umumnya cukup melakukan penerapan hukum, mencocokkan unsur aturan dengan fakta yang terbukti dan menarik kesimpulan.
Penafsiran dasar tetap mungkin diperlukan, tetapi nggak perlu membuat konstruksi tambahan tanpa alasan.
Penting juga membedakan masalah hukum dari masalah pembuktian. Jika yang belum pasti adalah apakah suatu fakta terjadi, persoalan utamanya ialah penilaian bukti.
Rechtsvinding berkenaan dengan penemuan atau penentuan norma hukum; ia nggak dapat menggantikan bukti tentang fakta.
Batas khusus dalam perkara pidana
Dalam hukum pidana, kebutuhan menyelesaikan perkara nggak menghapus asas legalitas. Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP melarang analogi untuk menetapkan adanya tindak pidana.
Karena itu, hakim nggak boleh memperluas delik lewat analogi hanya agar perbuatan yang belum tercakup aturan dapat dipidana.
Langkah praktisnya
Saat mempertimbangkan apakah rechtsvinding diperlukan, hakim dapat:
- Menetapkan fakta yang terbukti dan isu hukum yang harus diputus.
- Mencari aturan yang berlaku serta memeriksa apakah aturan itu mencakup peristiwa.
- Menentukan masalahnya: kekosongan, ketidakjelasan, konflik norma, atau standar terbuka.
- Memilih metode penafsiran atau penalaran yang sesuai dan dibolehkan.
- Menjelaskan dasar, metode, dan hubungan antara fakta dengan kesimpulan hukum.
Jadi intinya, rechtsvinding perlu dilakukan ketika aturan nggak memberi jawaban yang dapat diterapkan langsung bukan setiap kali hakim ingin menghasilkan putusan yang berbeda dari bunyi aturan. Semakin jauh penafsiran bergerak dari rumusan norma, semakin kuat pula alasan hukum yang harus mendukungnya.
Referensi:
.png)
AMH
0 Komentar