Search

Rechtsvinding, Pengertian hingga Perbedaannya dengan Penerapan dan Pembentukan Hukum

KEADILAN.CO.ID, - Rechtsvinding adalah proses menemukan norma hukum yang tepat untuk nyelesein perkara konkret. Istilah ini sering diterjemahin sebagai penemuan hukum, terutama pekerjaan hakim saat aturan yang relevan belum jelas, belum lengkap, atau nggak langsung ngejawab persoalan yang lagi diperiksa.

Penemuan hukum bukan sekadar mencari pasal. Hakim kudu ngehubungin fakta yang terbukti dengan sumber hukum yang relevan, menafsirkan maknanya, lalu ngejelasin mengapa norma itu tepat diterapkan pada perkara tersebut. Tujuannya ialah ngehasilin putusan yang memiliki dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabin.

1. Perbedaannya dengan Penerapan dan Pembentukan Hukum

Ketiga kegiatan ini berdekatan, namun berbeda, apa aja bedanya?

Penerapan hukum (rechtstoepassing): aturan sudah jelas dan fakta cocok dengan unsur-unsurnya, hakim menerapkan aturan itu pada perkara.

Penemuan hukum (rechtsvinding): hakim perlu menafsirkan atau melengkapi hukum untuk menemukan norma yang dapat ngejawab perkara.

Pembentukan hukum (rechtsvorming): norma umum baru dibuat oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran hakim dapat ikut ngembangin hukum melalui putusan, tetapi kewenangan itu bukan kewenangan untuk ngeganti'in fungsi legislasi.

Dalam praktiknya, batasnya tidak selalu kaku. Penafsiran yang nyelesein kekosongan atau ketidakjelasan dapat sekaligus ngbentuk arah hukum untuk perkara sejenis. Namun, putusan tetap harus berpijak pada sumber hukum dan argumentasi yang dapat diuji.

2. Dasar Hukumnya di Indonesia

Beberapa ketentuannya ada dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1. Pasal 5 ayat (1) ngewajibin hakim buat ngegali, ngikutin, dan mahamin nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Pasal 10 ayat (1) ngelarang pengadilan menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukumnya nggak ada atau kurang jelas.

3. Pasal 50 ayat (1) ngeharusin putusan memuat alasan dan dasar putusan, termasuk peraturan atau sumber hukum nggak tertulis yang digunain.

Ketentuan tersebut memberi hakim kewajiban buat nyari jawaban hukum, sekaligus menuntut agar alasan putusannya dinyatakan secara terbuka.

Kewajiban ngegali nilai yang hidup di masyarakat bukanlah izin buat ngabein undang-undang atau ngeganti aturan pake pandangan pribadi hakim. 

3. Metode Penemuan Hukum

Metode yang dipake bergantung pada persoalannya. Pengelompokan dan istilahnya dapat berbeda antar penulis hukum, tetapi cara yang umum dikenal meliputi:

1. Penafsiran hukum (interpretasi)

Metode ini dipake terutama ketika aturan ada, tetapi arti atau cakupannya belum jelas.
  • Gramatikal. Mencari makna menurut bahasa dan susunan kata dalam aturan.
  • Sistematis. Membaca aturan bersama pasal lain, undang-undang terkait, dan susunan hukum yang berlaku.
  • Historis. Menelusuri latar belakang dan proses pembentukan aturan.
  • Teleologis atau sosiologis. Melihat tujuan aturan dan konteks sosial yang hendak dijawabnya.
  • Komparatif. Membandingkan pengaturan atau pemahaman hukum lain jika perbandingan itu relevan.
  • Restriktif atau ekstensif. Mempersempit atau memperluas cakupan makna, dengan tetap memperhatikan bunyi aturan dan batas hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa penemuan hukum dapat dilakukan lewat interpretasi maupun konstruksi hukum, dengan metode seperti gramatikal, historis, sistematis, dan sosiologis.

Contoh sederhana

Bayangin suatu sengketa kontrak menyangkut bentuk transaksi digital yang nggak disebut secara khusus dalam aturan lama. Hakim dapat meneliti arti istilah dalam aturan, membacanya bersama aturan lain, lalu mempertimbangkan tujuan aturan dan kesamaan transaksi tersebut dengan bentuk transaksi yang telah dikenal hukum.

Jika kesimpulan itu didasarkan pada analogi, hakim perlu ngejelasin mengapa kesamaannya relevan. Putusan tersebut nggak boleh sekadar menyatakan bahwa kedua hal “terlihat mirip”.

4. Batasan dalam Perkara Pidana

Kebebasan menafsirkan hukum memiliki batas yang lebih ketat dalam hukum pidana. Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP melarang penggunaan analogi untuk menetapkan adanya tindak pidana. 

Dengan demikian, hakim nggak boleh ngegunain analogi untuk memperluas suatu delik hingga menghukum perbuatan yang nggak tercakup oleh rumusan pidana yang berlaku.

Secara ringkas, proses rechtsvinding biasanya berjalan kayagini:
  1. Menetapkan fakta yang terbukti berdasarkan pemeriksaan perkara.
  2. Menentukan persoalan hukum yang harus dijawab.
  3. Mencari aturan dan sumber hukum yang relevan.
  4. Menafsirkan aturan atau menggunakan penalaran hukum untuk menjangkau persoalan yang belum terjawab langsung.
  5. Menerapkan norma pada fakta dan menyusun alasan serta putusan.

Intinya sih, rechtsvinding adalah cara hakim masti'in hukum dapat menjawab perkara konkret, sekalipun teks hukum nggak langsung ngasih jawaban. Hakim wajib berusaha memutus, tetapi harus tetap berpijak pada hukum, pake metode yang dapat dijelasin, dan nyantumin dasar putusannya.

Referensi:

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...