Search

Asas Non-Retroaktif: Dasar Hukum, Ketentuan Dalam KUHP Baru, serta Pengecualian menurut UU HAM

KEADILAN.CO.ID, - Asas non-retroaktif artinya tuh seseorang nggak boleh dipidana berdasarkan aturan yang baru dibuat atau diberlakukan setelah perbuatannya dilakukan. Aturan pidana yang jadi dasar pemidanaan harus udah berlaku ketika perbuatan itu terjadi. Asas ini ngelindungin kepastian hukum dan mencegah seseorang dihukum berdasarkan aturan yang belum dapat diketahuinya.

1. Dasar hukumnya

Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dikenai pidana atau tindakan berdasarkan aturan pidana yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Pasal 1 ayat (2) ngelarang penggunaan analogi untuk menetapkan adanya tindak pidana.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menetapkan hak untuk nggak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut sebagai HAM yang nggak bisa dikurangin dalam keadaan apa pun.

Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan perlindungan serupa. Pasal 18 ayat (3) juga mengatur bahwa jika ada perubahan peraturan, berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 

2. Ketentuan dalam KUHP Baru

KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026 dan telah disesuain dengan UU No. 1 Tahun 2026. Aturan penting mengenai perubahan hukum setelah perbuatan dilakukan terdapat di Pasal 3 KUHP:
  • Jika aturan berubah setelah perbuatan terjadi, pada umumnya aturan baru yang digunakan, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku atau pembantu tindak pidana.
  • Jika perbuatan itu tidak lagi merupakan tindak pidana menurut aturan baru, proses hukum harus dihentikan. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pidananya dihapus.
  • Jika pidana untuk perbuatan itu menjadi lebih ringan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pidana disesuaikan dengan batas pidana yang baru.

Jadi, KUHP ngakuin penerapan aturan yang lebih menguntungkan secara surut (lex mitior). Ini memberi manfaat kepada orang yang diproses atau dihukum ketika hukum berubah, bukan izin umum untuk membuat perbuatan yang dahulu bukan tindak pidana menjadi dapat dipidana secara surut.

3. Pengecualian menurut UU HAM

Ada ketentuan khusus dalam Penjelasan Pasal 4 UU HAM, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan untuk pelanggaran HAM berat yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Aturan khususnya terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU itu diundangkan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Ayat (2) mengatur pembentukannya atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

4. Intinya sih

Jadi intinya sih, untuk tindak pidana biasa, hukum yang lebih berat nggak boleh diberlakukan surut, perubahan hukum yang menguntungkan pelaku dapat diterapkan. Pengecualian yang disebut UU HAM terbatas pada pelanggaran HAM berat tertentu dan mekanisme Pengadilan HAM ad hoc, bukan pengecualian umum untuk semua tindak pidana.

Referensi:

0 Komentar

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas chat kamu
Halo, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...